Gempa NTB

Tak banyak yang tersisa dari bencana-bencana pernah terjadi di Indonesia. Hal ini juga terlihat dari foto satelit setelah guncangan bencana alam itu.

Panitia Nasional IMF-World Bank Annual Meeting 2018 dan Managing Director IMF Christine Lagarde, akan mengunjungi lokasi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung Senin (8/10).

Untuk tahap awal, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani telah mengucurkan dana Rp 500 miliar untuk rehab rekon 23.000 rumah di Lombok.

Menko PMK Puan Maharani mengatakan, untuk bencana yang di NTB ini pemerintah menargetkan pada Maret 2019 pembangunan rumah-rumah penduduk yang terdampak bencana sudah dibangun kembali, kemudian warga sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti sediakala.

Beberapa target yang sudah disusun antara lain, akhir September 2018 telah selesai disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Oktober 2018 rencana aksi rehab rekon mulai dilaksanakan.

Hunian sementara hasil rancangan arsitek ITB terbuat dari bambu karena beberapa pertimbangan. Penggunaan bambu dalam konstruksi disebabkan strukturnya lebih ringan, lebih elastis, dan tidak mudah pecah sehingga lebih dapat diandalkan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pemerintah untuk menetapkan bencana gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah serta Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional. Sebab, dia menilai pemerintah tidak mampu menanggulangi bencana gempa dan juga tsunami di dua kawasan tersebut.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR Akbar Faisal mengusulkan gaji para anggota DPR di bulan Oktober disumbangkan untuk korban gempa di Palu, Sulteng dan Lombok, NTB. Akbar tidak mempermasalahkan jika usulan ini dianggap sebagai pencitraan. Sebab, saat ini masyarakat Lombok dan Palu sangat membutuhkan bantuan.

Ketum PPP sebut bantuan buat korban gempa Lombok ada kemacetan. Rommy menegaskan bahwa pemerintah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk rehabilitasi rumah yang terkena bencana dalam segi pembiayaan. Meski begitu, dia mengakui masih ada laporan dari lapangan tentang pencairan yang belum disalurkan.

Pemerintah tengah mempersiapkan masa rehabilitasi rekonstruksi tersebut dalam sebuah rencana aksi. Rencana aksi tersebut merupakan sebuah dokumen yang menjadi acuan rehabilitasi rekonstruksi di Nusa Tenggara Barat.

“Bantuan uang tunai dari keluarga besar Kementan dan para mitranya yang masuk ke rekening posko gempa bumi Pulau Lombok yang dikelola BPBD Provinsi NTB sampai saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 11.751.000.627,” ungkapnya.

Cipto berharap pemerintah mengirim teknisi pipa air untuk segera memperbaiki pipa yang rusak. Lokasi Dusun Bedil dikeliling sawah dan sungai kecil. Namun sungai tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena menjadi tempat MCK.

Bencana gempa bumi Lombok 5 Agustus 2018 telah menghancurkan ribuan rumah, ratusan sekolah, dan puluhan masjid/mushola di wilayah NTB.

Golkar pecat anggota DPRD Mataram yang korupsi dana perbaikan gempa NTB. Dia melanjutkan, apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini dan ada ketetapan hukum yang membebaskan maka akan ada perbaikan.

"Ada proses dong, masa nih nih nih nih. Nih nih nih nih. Gitu. Ada prosedurnya," tegasnya.

Menurutnya, korban gempa sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Khususnya dalam hal revitalisasi fasilitas umum dan bangunan yang rusak akibat gempa.

Untuk langkah awal, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah Wali kota dan Bupati di NTB. Dia juga ingin mendengarkan masukan dari Polri, TNI dan instansi lainnya mengenai langkah-langkah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menindaklanjuti rapat koordinasi rekonsiliasi dokumen Rencana Aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi kabupaten/kota terdampak Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar beberapa waktu lalu.

Dana bantuan untuk perbaikan sekolah disunat oleh anggota DPRD.

DPD Partai Golkar Kota Mataram akan mengusulkan agar nama calon anggota legislatif yang terkena kasus operasi tangkap tangan (OTT) dana proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa dicoret. Usulan ini sudah dikonsultasikan langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).