Hadi Purnomo

"Iya tak menutup kemungkinan ada pihak lain lagi yang terlibat, tapi sekarang KPK masih terus mendalami," ujar Abraham.

"Saya rasa setiap kasus yang ditangani KPK murni kasus hukum," kata Oce.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Hadi Poernomo belum dicegah ke luar negeri.

Tanah dan bangunan lainnya sejumlah 24 buah tersebar di Jakarta dan daerah lainnya.

Kebutuhan pemberian dana talangan juga dianggap wajar, karena rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mutiara anjlok.

"Dia (Hadi) kan disangkakan pada saat kasus Dirjen Pajak. Namanya juga manusia sering khilaf," kata JK.

"Proses ini diselidiki oleh teman-teman penyelidik dengan teliti," kata Bambang.

Menkeu tidak menampik adanya kemungkinan KPK bakal memeriksa beberapa pejabat anak buahnya.

Hadi diduga membantu Bank BCA untuk menerima risalah surat keberatan pajak. Negara berpotensi rugi Rp 375 M.

Diduga kasus tersebut merugikan 370 negara.

Hari ini, Hadi Poernomo telah melepaskan jabatannya sebagai Ketua BPK.

Hadi dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dari Rp 38,8 miliar, yang hibah adalah harta tidak bergerak berjumlah Rp 36 miliar.

Kasus ini terjadi saat Hadi Poernomo menjadi Dirjen Pajak tahun 2002-2004 silam.

KPK menjerat Hadi karena menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai dirjen pajak.

Akibat perbuatan Hadi Poernomo, negara berpotensi rugi Rp 375 miliar.

BPK menyatakan PMS senilai Rp 1,24 triliun kepada Bank Mutiara tahun lalu berpotensi melanggar UU.

Hadi Poernomo mengibaratkan program yang diinisiasinya itu selayaknya 'kamera pengintai (CCTV)' anggaran publik.

BPK belum berani menyimpulkan ada kerugian negara termasuk ada tidaknya unsur pidana dalam kebijakan ini.

BI yang langsung memberikan izin LPS menyuntik dana talangan hanya berbekal surat permohonan melanggar Peraturan BI.