Hakim

Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun pada Selasa, 22 Mei 2018, setelah genap berusia 70 tahun. Tak ada acara spesial untuk perpisahan hakim yang dipandang memiliki kontribusi dalam memberikan efek jera bagi para koruptor.

Ketukan palunya bikin para koruptor lebih lama di dalam jeruji besi.

Kesederhanaan dan kejujuran telah menempa Artidjo. Berangkat dari padepokan kesederhanaan dan kejujuran itu kini Artidjo menjadi Hakim Agung yang tanpa ampun menghukum koruptor. Vonis ringan yang dijatuhkan hakim di bawahnya dia rombak dan tetap dengan argumen hukum yang kuat.

Soal mutasi hakim praperadilan kasus Century, KY ingatkan tak boleh ada intervensi. Proses promosi dan mutasi ini tidak boleh dipengaruhi lembaga lain sebagai wujud eksistensi independensi lembaga peradilan. Oleh sebab itu baik proses mutasi, promosi, ataupun demosi hakim harus memiliki standar atau ukuran obyektif.

Ketua PN Tangerang penuhi panggilan KPK terkait suap sengketa tanah. Muhammad Damis diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri terkait suap perkara sengketa tanah yang ditangani Pengadilan Negeri Tangerang.

Panitera Pengganti PN Tangerang tutupi wajah saat ditahan KPK. Panitera Pengganti PN Tangerang Tuti Atika yang terjaring dalam operasi tangkap tangan langsung ditahan KPK. KPK juga menahan tiga tersangka lainnya, yaitu hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri serta dua pengacara, Agus Wiratno dan HM Saifudin.

7 Orang kena OTT KPK, dari hakim sampai panitera PN Tangerang diciduk. Febri melanjutkan, ada sejumlah uang yang diamankan. Diduga, uang itu sebagai transaksi terkait dengan perkara perdata yang sedang berjalan di PN Tangerang.

Mahkamah Agung (MA) melaksanakan sidang istimewa laporan tahunan 2017. Ketua MA Hatta Ali mengingatkan kepada para hakim serta aparatur negara untuk menjalankan tugas dengan adil.

Hakim menjadi ujung tombak dan tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan. Hakim juga harus menggunakan nurani untuk mewujudkan keadilan agar mendapat kepercayaan dari rakyat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pembekalan kepada 1591 CPNS/Calon Hakim Tahun 2018 di Gedung Auditorium, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2).

Pembekalan kepada 1591 CPNS/Calon Hakim Tahun 2018 ini mengambil tema 'Mempersiapkan hakim yang berintegritas dan berkualitas menuju peradilan Indonesia yang agung'.

74 Calon Hakim Agung lolos seleksi administrasi. Calon hakim agung yang lolos terdiri dari atas 52 orang dari jalur karier dan 22 orang dari jalur nonkarier. Berdasarkan kategori jenis kelamin, calon hakim agung tersebut terdiri dari 10 orang perempuan dan 64 orang laki-laki.

"Ada yang tidak diperkenankan oleh orang tuanya, datang ke sini anaknya sampe memohon kepada orangtuanya, orangtua nya enggak memberikan izin, mungkin anak satu satunya," ujar Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah.

Total calon hakim yang lolos rekrutmen sebanyak 1.577 orang, terdiri dari 1.035 laki-laki dan 542 adalah perempuan. Sedangkan 15 orang mengundurkan diri karena alasan pribadi.

"Sepanjang tahun ini dunia peradilan kita berada dalam tarikan yang luar biasa yaitu pusaran politik terkait dengan kepentingan-kepentingan politik di seputar kasus-kasus tersebut. Tarikan politik itu sangat keras, baik yang tampak di publik maupun yang tidak terlihat," kata Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari.

Komisi Yudisial Penghubung Riau menerima laporan tujuh hakim yang diduga melanggar peraturan dan kode etik. Ketujuh hakim itu dilaporkan oleh keluarga terdakwa yang pernah diadili. KY akan mempelajari terlebih dahulu laporan itu.

KY sebut banyak hakim menganut gaya hidup hedonis. Selain gaya hidup hedonis, lanjut dia, gaya komunikasi hakim yang kurang pantas dinilai juga masih banyak ditemukan. Menurut dia, hakim yang melanggar 10 kode etik yang telah dijabarkan akan langsung ditindak.

Hakim Agung Gayus Lumbuun memandang perlu pembenahan yang bersifat represif dengan melakukan evaluasi menyeluruh aparaturnya, termasuk pimpinan dari semua strata peradilan. Gayus menilai konsep pencegahan melalui pengawasan dan pembinaan sudah tidak efektif lagi diterapkan terhadap aparatur-aparatur peradilan saat ini.

Humas Pengadilan Negeri Depok, Teguh mengungkapkan, pemeriksaan urine yang diikuti oleh seluruh pegawai tetap dan honorer di lingkungan pengadilan ini adalah bagian dari pembinaan.

Hakim itu tidak akan memimpin persidangan dan memisahkan dia dengan suaminya jika dia tidak mau melepas jilbab.