Hamdan Zoelva

Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan, MK bukan lembaga paling tinggi di Indonesia.

Berkas dakwaan Susi disusun dalam bentuk kumulatif. Di dijerat dengan dua kasus.

Salah satu faktor, jumlah partai politik yang lebih sedikit dari tahun 2009.

"Dia (Akil) meminta supaya Samsu Umar menyiapkan Rp 6 miliar jika ingin menang gugatan," kata Jaksa Ronald.

Pada Juli 2010, Akil melalui Susi meminta Rycko-Eki menyediakan uang supaya gugatan atas kemenangan keduanya ditolak.

"UU yang berasal dari Perppu ini sejak kelahirannya memang ganjil," kata Fahri Hamzah.

Hanura menganggap UU MK dibuat pemerintah untuk kendalikan MK dengan cara inkonstutisional.

Hasilnya bukannya membuat citra MK makin baik, malah sebaliknya makin buruk.

Perppu yang baru saja disahkan DPR menjadi undang-undang nomor 4 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Aziz enggan mengomentari tudingan DPR marah karena haknya menyeleksi calon hakim agung dibatalkan MK.

Ahmad Yani menilai putusan MK membuat DPR seolah-olah hanya menjadi tukang stempel.

"Permohonan para pemohon kehilangan obyek dan kedudukan hukum (legal standing)," kata Hamdan.

Pada Oktober tahun lalu, sidang MK yang dipimpin Hamdan Zoelva menolak permohonan Khofifah.

"MK seolah ditekan oleh parpol-parpol besar agar pemilu serentak baru dilaksanakan tahun 2019," ujar Yusril.

Banyak yang mengapresiasi lantaran putusan ini dinilai bijaksana.

Sebab, apabila pemilu serentak diputuskan 2014, partainya akan merasa riskan.

Ke depannya undang-undang Pilpres dan Pileg dapat digabung karena akan membuat tahapan pemilu lebih mudah.

Effendi mengusulkan agar pemilu dilakukan dengan sistem presidential coattail dan political efficasy.

"Ini bisa menimbulkan spekulasi banyak hal. Apalagi kalau memang UU Perppu MK yang kemarin diterapkan," ujar Pramono.

"Kalau Hamdan harus keluar, Harjono dan Patrialis harus juga keluar dari majelis," kata Yusril.