Hari Buruh Nasional

Perlunya mematuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan physical distancing rupanya tidak menghalangi para buruh di Cirebon untuk tetap menyuarakan hak-haknya. Mereka memanfaatkan media sosial sebagai platform penunjang aspirasi.

FSPMI menginstruksikan seluruh anggotanya untuk mengirim WA ke, Ketua DPR RI, para Wakil Ketua, Ketua Baleg, dan Fraksi DPR RI berupa #Batalkan Omnibuslaw #Tunda pembahasannya, fokus lawan Covid19.

Hari Buruh juga disebut dengan May Day ini muncul dari adanya perjuangan yang digaungkan oleh kelas pekerja untuk meraih kembali hak ekonomi dan politik dalam industri.

Aksi memperingati hari buruh 1 Mei atau dikenal dengan May Day tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Seperti yang dilakukan oleh komunitas Pena Batas RI-RDTL di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

1 Mei selalu menjadi sejarah tersendiri bagi seluruh masyarakat dunia untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Namun, bagaimanakah latar belakang dan sejarah dari adanya hari buruh internasional tersebut?

Buruh di Kota Tangerang akan tetap menggelar aksi memperingati hari buruh atau May Day, Jumat (1/5). Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Maman Nuriman mengaku aksi yang akan tetap digelar di saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, untuk menyikapi banyaknya kasus PHK.

Ia menyebut sejumlah pihak, seperti perwakilan pengusaha dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Pemerintah diingatkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah sangat lengkap mengatur hak-hak PMI. UU ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak pekerja (dan keluarganya) sejak dari rekrutmen sehingga masa purna TKI.

Edy Rahmayadi menyambut baik dan mengapresiasi dukungan para buruh dalam upaya penangan Covid-19 di Sumut, termasuk sikap untuk tidak akan melakukan unjuk rasa di Hari Buruh.

Hal ini disampaikan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/4). Selain Andi, Jokowi juga mengundang Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban

Pelarangan demonstrasi tertuang dalam Maklumat Kapolri tentang penanganan virus Covid-19. Terlebih, saat ini sejumlah daerah telah menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Buruh akan mengikuti protokol pandemi corona, yaitu jaga jarak, memakai masker, dan hand sanitizer.

Memang kami sedang melakukan penyelidikan terkait kelompok tersebut, siapa ketuanya, berapa jumlah anggotanya masih kita selidiki," kata AKBP Asfuri, Kapolres Malang Kota.

Wartawan Dianiaya Polisi, Emil Minta Diselesaikan Secara Kekeluargaan. Dia belum memahami apa yang terjadi di antara kedua belah pihak meski sudah mendapat penjelasan dari Kapolrestabes Bandung Kombes Irman Sugema.

Dua wartawan yang diduga mengalami penganiayaan melaporkan kasus tersebut ke Propam Polrestabes Bandung, didampingi Tim Advokasi Jurnalis Independen (Taji). Polisi menyatakan akan menindak tegas anggota, jika terbukti melakukan pelanggaran saat bertugas.

"Intinya menangkap dan memberikan hukuman supaya memberikan efek jera pada pelaku vandalisme yang lainnya terutama di bangunan cagar budaya," kata Agung H Buana

Pemeriksaan koordinator aksi buruh itu guna menelisik identitas pelaku. Selain pihak buruh, polisi pun berencana meminta keterangan dari pihak PT TransJakarta.

PT Transjakarta menyesalkan aksi perusakan pagar Halte Transjakarta Tosari ketika peringatan hari Buruh Internasional atau May Day pada Rabu, 1 Mei 2019, kemarin. Selain perusakan pagar, pelaku juga melakukan aksi vandalisme pada separator Transjakarta.

Moeldoko mengatakan pemerintah ingin mencari sebuah formula yang baik. Satu sisi tidak merugikan para pekerja, sisi lain tidak merugikan pengusaha. Menurutnya, peran pemerintah tidak mudah mencari sebuah keseimbangan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa pihaknya telah lama mendesak pemerintah untuk mengadakan unit pidana perburuhan, namun baru pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo permintaan itu didengar.