Hinca Panjaitan

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru tentang penilaian masyarakat yang melihat aparat kepolisian semakin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyoroti setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Hinca mengakui bahwa 2020 bukanlah tahun yang mudah dan diperlukan kepemimpinan yang kuat.

"Sekali lagi terang benderang, dari saya pertama, jangan abaikan ini, segera turun lah jangankan Dirjen Lapas, Menkum HAM segera turun, cek itu benar atau salah,"

Fraksi-fraksi di DPR mengkritik anggaran kartu prakerja karena khawatir ada dugaan korupsi. Dugaan tersebut mengalir disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR.

Langkah tersebut, jelas dia, merupakan bentuk konsistensi sikap partai. Hinca mengatakan, sejak awal Demokrat sudah meminta agar pembahasan RUU Ciptaker ditunda. Sebab pihaknya memandang tidak tepat membahas RUU tersebut di tengah pandemi Covid-19.

"Ingin saya sampaikan bahwa saya kira belum tepat saatnya untuk kita bicara ini. Karena dalam suasana pandemi yang meminta perhatian kita sangat serius terutama dari pemerintah dan kita semua," kata Hinca

Menurut hinca, perilaku Andi merupakan contoh konflik kepentingan dan cikal bakal abuse of power. Menurutnya, Andi sudah sepatutnya menerima konsekuensi etis dari perbuatannya.

"Semangatnya adalah yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik tentu harus kita perbaiki. Continuity and change," pungkasnya.

Ketua Umumnya Demokrat dan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono akan meletakkan jabatannya sebagai pimpinan partai pada Kongres V di Jakarta Convention Center, Minggu (15/3). SBY akan menyampaikan pidato politik terakhir sebagai ketua umum.

"Inilah bedanya Demokrat dengan partai lain. Kami lakukan kerja internal kami tidak mengundang siapapun termasuk Presiden Jokowi," ujar Hinca di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (13/3).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, Kongres V akan menerapkan protokol khusus penanganan virus corona. Kader Demokrat yang sakit dilarang hadir di Kongres.

Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan memastikan, tidak akan bisa non kader mencalonkan sebagai ketua umum dalam Kongres. Sebab ada aturan harus kader dan berpengalaman sebagai pengurus partai. Sehingga tidak ada peluang bagi Gatot.

Partai Demokrat akhirnya mengumumkan secara resmi pelaksanaan Kongres Demokrat ke-V. Digelar pada 15 Maret 2020 di Jakarta Convention Center (JCC). Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan bakal menyerahkan nahkoda kepemimpinannya.

"Sebagai Menko Perekonomian, Pak Airlangga menjelaskan ia diutus Presiden Jokowi dan menyampaikan salam Presiden Jokowi kepada pak SBY seraya mengajak peran serta PD untuk memberikan masukan agar buat baik restrukturisasi perekonomian bisa berhasil dengan baik," ujar Hinca dalam keterangannya, Jumat (6/3).

"Bang Sekjen dapat perintah dari Ketua Umum, Pak SBY untuk koordinasi dengan gubernur perihal penanganan wabah Corona di Jakarta. Soalnya Partai Demokrat mau bikin kongres partai dan pelaksanaannya di DKI,".

Ibas kumpulkan tanda tangan ke DPD dan DPC bukan untuk menggembosi dukungan terhadap AHY. Ibas ingin mengamankan kongres agar kejadian 2010 tak terulang lagi.

Kubu Condet merupakan keluarga dari mantan Ketum Demokrat yakni Hadi Utomo. Hadi Utomo masih keluarga dengan bu Ani Yudhoyono. Namun sumber itu tak mau membeberkan siapa orang yang dimaksud.

"Ibas sudah kumpulkan tanda tangan dukungan tertulis, kakaknya sepertinya kalah selangkah," kata sumber PulseFeed.

Rencana pemulangan WNI eks ISIS pun menuai polemik. Beberapa pihak secara menolak rencana tersebut.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan Sekjen PDIP Hasto mengaku ada beberapa hal dibahas saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.