HM Prasetyo

Jika melihat ke belakang, saat pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 partai koalisi terdiri dari PDIP, PKB, Hanura, NasDem dan Golkar masing-masing mendapatkan jatah kursi menteri.

Prasetyo menjelaskan, kasus korupsi yang di Kejagung yang menjerat Sofyan Basir tak akan berbenturan dengan kasus korupsi Sofyan Basir di KPK. Dalam hal ini, pihaknya akan bersikap professional dan transparan dalam menangani kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar tersebut.

Namun, dengan perkataan yang sudah memenuhi unsur pun bisa disebut makar. Seperti perkataan bernada ancaman.

Gugatan ini diajukan pada 24 Juli 2015 lalu dan pemerintah menerima putusannya pada 29 Maret 2019. Sidang gugatan ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada Agustus 2018.

ICJR mendesak kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk memanggil Agum Gumelar untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM berat penculikan aktivis maupun orang pada tahun 1997-1998 dalam rangka menggali informasi untuk mendukung kebutuhan penyelidikan.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab penyelidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeret nama Ketum PA 212 Slamet Ma'arif dihentikan oleh Polda Jawa Tengah. Prasetyo belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Polri.

Menurut Prasetyo, Hong Kong terkenal sebagai negara yang bersih dari kejahatan korupsi.

"Kita lihat ada ketum parpol yang sudah dapat gelar tersangka atas tuduhan mengancam. Kasus itu bergulir dan kemudian lenyap setelah yang bersangkutan mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi. Inilah yang kita duga bagian dari obstruction of justice," ujarnya.

Jaksa Agung Usul Razia Besar-besaran Buku Mengandung Unsur Komunisme. Kejaksaan juga berencana membuat clearing house untuk mensortir konten terutama konten yang bernapaskan PKI. Diapun berterima kasih pada pihak yang sudah menemukan buku yang berisi ajaran komunisme itu.

Rapat di DPR, Jaksa Agung Dicecar Gerinda soal Kasus Hary Tanoe. Prasetyo menegaskan pihaknya tidak pernah memberhentikan penyidikan kasus tersebut. Kata dia, Kejaksaan hanya memiliki kendala dalam hal penghitungan.

Jaksa Agung beralasan, tidak adanya pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM menjadi kendala dalam penuntasan kasus HAM berat masa lalu.

Usman Hamid menilai, keputusan Jaksa Agung mengembalikan sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah bentuk ketidakpatuhan pada perintah Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat dikembalikan ke Komnas HAM karena masih ada petunjuk yang belum dilengkapi.

Habib Bahar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan ditahan setelah pemeriksaan di Polda Jawa Barat pada Selasa 18 Desember kemarin. Dia ditahan dengan alasan sebagai pelaku utama, ancaman pidana di atas lima tahun.

Toegarisman menegaskan, alasan penahanan terhadap keduanya karena berdasarkan beberapa bukti yang ada. Dia pun tak ingin penahanan terhadap kedua tersangka tersebut dipolitisir sedemikian rupa.

Dalam empat tahun terakhir Kejaksaan Agung juga membentuk inovasi hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi. Salah satunya pembentukan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).

Jaksa Agung HM Prasetyo belum bisa memastikan eksekusi terpidana mati dilakukan. Prasetyo menyebut para terpidana mati tengah mengulur waktu eksekusi dengan menggunakan hak hukum mereka.

Jaksa Agung minta tambahan anggaran Rp 2,9 triliun lebih. Menurut Prasetyo pagu anggaran lembaga pimpinannya itu yang sebesar Rp 6.146.271.982.000 belum mencukupi biaya kebutuhan riil seluruh program Kejaksaan. Tambahan anggaran itu untuk biaya operasional pegawai.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengancam segera memanggil paksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan. Sebab, dia telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai tersangka.

Dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib kembali dipertanyakan pasca-bebasnya Pollycarpus Budihari Prijanto. Jaksa Agung HM Prasetyo menuturkan, pihaknya masih menunggu dokumen asli TPF tersebut ditemukan.