Honorer

Kemendikbud resmi mengumumkan kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar dapa mendapatkan penghasilan yang laik.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan, semua biaya ujian seleksi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan para peserta di daerah tidak terhambat untuk mengikuti ujian.

Kemendikbud memberikan bantuan berupa bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1,8 juta dan hanya berlaku untuk sekali pencairan saja, kepada para guru dan dosen serta tenaga kependidikan non-PNS atau honorer.

Ditargetkan bantuan ini menyasar dua juta pendidik dan tenaga kependidikan Non-PNS atau tepatnya 2.034.732 orang.

"Kriterianya itu sangat jelas, bahwa yaitu guru non-PNS yang punya penghasilan di bawah Rp5 juta," kata Nadiem

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah akan membuka seleksi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer secara massal pada 2021 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program penyaluran subsidi gaji akan diperluas kepada guru honorer di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan akan merelokasi sisa anggaran bantuan subsidi gaji untuk guru agama dan honorer di Indonesia. Pencairan dilakukan setelah seluruh tahap penyaluran subsidi gaji gelombang I untuk para pekerja telah usai.

Merintis karier sebagai guru honorer di pedalaman Kalimantan, Hery Cahyadi mengungkapkan kesulitan yang harus Ia lalui, salah satunya pernah tak digaji selama 9 bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 1,8 guru honorer. Penyaluran BLT tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari 15 juta tenaga kerja peserta subsidi, sebanyak 398.000 di antaranya merupakan tenaga kerja honorer. Nantinya, subsidi gaji untuk tenaga honorer akan cair pada gelombang kedua pada bulan Oktober dan November 2020 secara bertahap.

Tercatat sampai sejauh ini banyak laporan yang masuk bahwa tenaga honorer termasuk segmen masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah.

Pemerintah membeberkan adanya peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2021. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Dwi Wahyu Atmaji, membenarkan hal tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membeberkan adanya peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2021.

Sejauh ini, Kemenkeu tengah meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk melakukan pendataan terhadap guru honorer yang memenuhi syarat.

Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan video curhatan guru honorer yang mengaku memiliki gaji yang lebih kecil daripada nilai Nobita.

Tingginya pengeluaran anggaran untuk melakukan proses belajar secara online ini tak sebanding dengan penghasilan yang didapat oleh para guru honorer. Ternyata, pencairan gaji para guru honorer di Kota Palembang mandek, terutama di pandemi COVID-19 ini.

Seharusnya pemerintah juga memberikan akses kemudahan bagi profesi lain yang juga membutuhkan rumah. Menurutnya, guru honorer adalah salah satu profesi yang seharusnya masuk dalam program tersebut.

"Para PJLP mendapatkan 13 kali gaji, sesuai yang tertulis pada kontrak mereka. Uang apresiasi itu memang dibayarkan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Telah dibayarkan per tanggal 20 Mei 2020,"

Faktanya surat yang beredar di sosial media yang mengatasnamakan BKN tersebut bukan produk dari BKN. Informasi secara resmi akan diinformasikan melalui kanal resmi BKN, bukan melalui hubungan selular secara pribadi.