Honorer

Menurut Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 tahun 2014 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 pada tanggal 28 November 2023 adalah hari terakhir dan lagi tidak ada non-ASN.

Berdasarkan masukan dari DPR dan para pemangku kepentingan terkait penanganan tenaga non-ASN dilakukan dengan prinsip menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan pembengkakan anggaran. Berikutnya, tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga non-ASN pada saat ini serta sesuai dengan regulasi yang ada.

Azwar mengatakan, Kemenpan RB melakukan komunikasi intens dengan beberapa organisasi pemerintah. Komunikasi ini untuk mencari jalan keluar atas nasib tenaga honorer.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahunan 2023, yang mana pada pasal 3 pekerja honorer tidak disebutkan di dalam point tersebut.

Salah satu pekerja swasta, Mega bercerita bahwa dirinya tahun ini tidak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaannya, dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan tersebut.

Sejak tahun 2021, pemerintah membuka kesempatan para guru honorer untuk mengikuti seleksi ASN PPPK. Seleksi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan guru honorer dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Selama ini persoalan guru honorer seakan tak pernah habis.

Dia menjelaskan bahwa misi besar program yang diinisiasi Kemendikbudristek itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Teguh, rekrutmen ASN PPPK merupakan kebijakan progresif dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Untuk itu, dia meminta guru honorer mendukung program ini.

Dia bercerita bahwa sebelumnya dia sempat menerima surat edaran bahwa Tiktik lolos PPPK Prioritas 1 (P1). Dalam surat tersebut, dia ditempatkan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 23 yang berada di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani mengatakan pengumuman tersebut secara lengkap dapat diakses oleh para peserta seleksi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.

Ali Mazi menegaskan, ketetapan kenaikan gaji honorer pasti akan ada lagi kebijakan dari pemerintah pusat. Namun, saat ini dirinya mengaku tidak bisa memberi kebijakan.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta kepastian nasib 3.043 guru yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya kategori Prioritas 1 (P1), yang dibatalkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berjanji tidak akan memberhentikan tenaga non-ASN atau yang sering disebut sebagai honorer. Hal ini ditegaskannya usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (02/3).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa pemerintah saat ini masih memfinalisasi sejumlah opsi untuk penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

Tak selang lama dari pemberitahuan tersebut muncul, tak sedikit warganet memberikan komentar terkait postingan di @BKNgoid yang menginginkan kepastian secepatnya atas pengangkatan tersebut.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyatakan, saat ini sejumlah opsi alternatif sedang dibahas bersama DPR, DPD, dan asosiasi pemerintah daerah pada semua tingkatan, mulai gubernur hingga bupati/walikota.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya kerap ditanya oleh instansi pemerintah daerah soal nasib tenaga honorer yang masih banyak di kabupaten/kota. Dia pun bertanya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas terkait kepastian itu.

Terkait isu penghapusan tenaga honorer, Bima menyatakan keputusan tersebut masih belum difinalisasi. Artinya, masih ada kemungkinan tenaga honorer tidak dihapus.

Ketua Forum Pegawai Honorer (Forgans) Papua, Anro.M.S. Lamongi meminta Presiden Jokowi untuk mengambil langkah pasti mengangkat ribuan honorer jadi PNS. Terutama untuk honorer yang bekerja di Kementerian PUPR.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, buka suara soal nasib tenaga honorer di pemerintahan yang akan dihapus pada November 2023 mendatang. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan berbagai pilihan terkait kepastian masa depan honorer.