Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat menambah tujuh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, mengoptimalkan penegakan perda dan peraturan kepala daerah di wilayah tersebut.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) telah mengharmonisasikan Ranperda dan Ranperbup APBD Malaka Tahun Anggaran 2025, memastikan kepastian hukum dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Kemenkum Sulawesi Utara dan Gubernur bersinergi membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) untuk memastikan kesesuaian hukum dan manfaat bagi masyarakat, demi kualitas regulasi daerah.

DPRD Barito Utara bersama Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pembentukan produk hukum daerah, termasuk Ranperda Perlindungan Petani Barito Utara, demi kesejahteraan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bangka Selatan. Langkah ini penting untuk memastikan regulasi daerah selara

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar lakukan harmonisasi Ranperkada THR dan gaji ke-13 untuk ASN, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan pusat dan memberikan kepastian hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) meningkatkan pemahaman perangkat daerah (pemda) dalam penyusunan Prolegda Kalsel, memastikan regulasi yang dihasilkan berkualitas dan implementatif.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel selaraskan lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Bangka Tengah untuk memastikan regulasi mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.

Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel bersama Pemkab Belitung Timur menuntaskan harmonisasi Raperbup TPP ASN, memastikan keselarasan dengan regulasi nasional dan kondisi fiskal daerah.

Kanwil Kementerian Hukum NTT dan Pemkab TTS tingkatkan sinergi pelayanan hukum, mulai dari pembentukan regulasi hingga pendampingan. Simak upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) baru-baru ini melakukan harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka, sebuah langkah krusial untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan hukum lebih

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) resmi mengesahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) di Jayapura, langkah strategis untuk memperkuat otonomi daerah dan kepastian hukum.

Pemerintah Kota dan DPRD Makassar berhasil mencapai Kesepakatan Ranperda Makassar yang strategis, meliputi kearsipan, pesantren, dan hak keuangan dewan, demi kemajuan daerah.

Satpol PP Biak Numfor menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan preventif dan humanis dalam penegakan peraturan daerah, demi menjaga ketertiban umum tanpa merugikan masyarakat kecil.

Ditsamapta Polda Kepri menindak sembilan pedagang kaki lima yang menjual miras ilegal di Batam, menyita puluhan botol minuman, dan membawa mereka ke sidang Tipiring, menegaskan komitmen Polda Kepri Tertibkan Miras Ilegal Batam.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung baru saja mengharmonisasikan 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Belitung Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah demi pemerintahan yang akuntabel.

Kemenkumham Babel rampungkan Harmonisasi Raperbup Belitung Timur terkait pengelolaan pajak daerah, memastikan produk hukum berkualitas dan efektif. Simak detailnya!

Kemenkum Babel mantapkan harmonisasi dua Raperda krusial Pemkab Bangka, memastikan keselarasan dengan regulasi nasional. Ini upaya vital demi tata kelola pemerintahan yang kuat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi tujuh Ranperbup Banggai Kepulauan, memastikan regulasi daerah selaras dan efektif demi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.