Hukum kebiri paedofil

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto diketahui menjatuhkan vonis bersalah pada Aris karena melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019.

Mensos: Paedofil di media sosial sadis & jahat, harus dihukum berat. Mensos meminta polisi menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Termasuk kemungkinan tambahan hukuman kebiri.

IDI tolak jadi eksekutor kebiri, ini reaksi Menteri Yohanna. Yohanna menegaskan, ketika Perppu ini telah disahkan DPR menjadi UU, maka semua pihak harus patuh terhadap jalannya UU, termasuk IDI. Oleh karenanya, dia menganggap eksekutor hukuman kebiri bukan persoalan serius.

Menanti eksekusi nyata hukuman kebiri. Pengesahan UU ini sebenarnya tak terlalu berjalan mulus di DPR. Sebab, tidak semua fraksi di DPR menyetujui. Fraksi yang menolak menandatangani adalah Partai Gerindra dan PKS.

PKS maklum jika IDI enggan jadi eksekutor kebiri. Ikatan Dokter Indonesia telah meminta kepada pemerintah agar dokter tidak menjadi eksekutor hukuman kebiri dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Penolakan itu didasarkan atas fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran.

IDI soal eksekutor kebiri: Siapapun gampang dilatih menyuntik. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan keberatannya jika dokter dilibatkan sebagai salah satu eksekutor hukuman kebiri. Sebab, penunjukkan tersebut sangat bertentangan dengan kode etik dan keyakinan dokter.

IDI soal eksekutor kebiri: Baiknya tak dokter karena menyangkut etik. Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Faqih mengaku mendukung penuh hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Akan tetapi, dia meminta agar eksekutor hukuman tersebut tidak diserahkan kepada dokter.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar, mengatakan Polri siap menjalankan Perppu selama pihak eksekutor dalam hal ini Kejaksaan meminta bantuan kepada kepolisian. Sanksi kebiri merupakan hukuman tambahan dari vonis yang dijatuhkan pengadilan.

Menurutnya, hukuman kebiri dengan bahan kimia akan diberikan setelah pelaku menyelesaikan masa tahanan. Hukuman kebiri juga hanya bersifat pemberatan atau penambahan.

Ini syarat pelaku kekerasan seksual boleh dihukum kebiri. Di antara syarat pelaku pantas dikebiri adalah divonis hukuman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

UU PPA tercantum soal kebiri disahkan, ini reaksi MUI. Di MUI tidak ada masalah, hukum itu ada dua macam, ada 'hads' hukum yang sudah tertulis, ada yang sifatnya hukum itu ijtihad untuk mengkapokkan, ta'zir menjerakan. Nah menjerakan ini tidak ada yang tertulis," kata Ketua MUI, Ma'ruf Amin.

PKS soal hukuman kebiri: Ibarat HP, casing bagus tapi isinya keropos. Pihaknya memberikan beberapa catatan kritis terkait UU tersebut. Pertama, pemerintah terkesan terburu-buru mendorong Perppu ini menjadi UU. Padahal, penyebab pelaku melakukan kejahatan seksual bukan hanya hasrat seksual, tapi juga menyangkut mental.

Setuju hukuman kebiri, MUI Jabar punya catatan khusus.Disahkannya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak oleh DPR disambut baik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. Hanya saja, mereka memberi beberapa catatan harus dilakukan mengingat hukuman kebiri benar-benar baru akan diterapkan di Indonesia

Dua fraksi lagi-lagi menolak Perppu ini diteken menjadi UU. Dua fraksi itu adalah fraksi Gerindra dan PKS. Sedangkan, 7 fraksi yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, NasDem, dan Hanura menyetujui pengesahan Perppu perlindungan ini.

Dua fraksi, PKS dan PAN menyatakan menolak isi perppu tersebut.

PAN tak ingin Perppu Perlindungan Anak justru menyalahi aturan.

Ikatan Dokter Indonesia menolak melakukan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual.

Pada rapim tanggal 28 Juli mendatang pihaknya juga akan membahas tentang RUU Paten.

Namun dijatuhkannya hukuman itu perlu ditinjau lebih jauh.

Mereka yang menolak juga yakin bahwa hukuman kebiri tidak akan membuat efek jera bagi pelaku kejahatan.