indonesia kuat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberlakukan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali mulai 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Hal tersebut demi menekan laju penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya bagi sektor kesehatan, namun juga bagi sosial ekonomi masyarakat. Maka dari itu, ini pemerintah hadir melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pariwisata menjadi salah satu sektor paling parah terdampak pandemi. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengakui, kondisi industri pariwisata saat ini dinilai lebih berat dari tahun 2020.

Kementerian Kesehatan mengatakan, pemerintah telah mulai melakukan vaksinasi terhadap kelompok penyandang disabilitas fisik dan mental sejak 2 Juni lalu. Pemerintah juga menilai peran swasta dalam mendorong percepatan vaksinasi membantu kecepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai membaik di angka -0,74 persen, dari -2,19 persen di kuartal IV 2020. Pada kuartal II 2021, Presiden berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka lebih dari 7 persen.

Pemerintah masih terus memberikan stimulus listrik sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Stimulus ini diharapkan bisa mendongkrak produktivitas pelaku usaha.

Kolaborasi antara Pemkab Tangerang, Grab, Good Doctor, Kemenkes, dan Pemkot Tangerang Selatan ini telah berhasil memvaksinasi 5.000 jiwa dalam sehari dan total 7.500 dalam dua hari pelaksanaannya.

Sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi, tenaga kesehatan menjadi prioritas pemerintah dalam pemberian vaksin.

Pemerintah mencatat, hingga 23 Desember 2020, progres realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp 502,71 triliun atau 72,3 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun. Pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran program PEN hingga akhir 2020.

Realisasi vaksinasi Covid-19 di Tanah Air masih menunggu izin guna darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selama masa menunggu, masyarakat harus terus terinformasi dengan benar terkait vaksin.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan pemerintah akan melakukan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat secara bertahap. Di mana akan dimulai dengan tenaga kesehatan (nakes).

Pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai persiapan sebelum vaksin Covid-19 siap edar ke masyarakat, tentunya dengan mengedepankan aspek kehati-hatian dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Pelbagai cara dilakukan orang melakukan pekerjaan untuk menambah pemasukan di tengah pandemi Covid-19.

Banyak masyarakat yang seringkali dengan spontan menyebarkan hoaks yang diterimanya ke orang lain. Hoaks pun memuat berbagai macam isu, biasanya isu yang sedang hangat dibicarakan. Tak luput juga hoaks mengenai isu Covid-19 dan vaksin Covid-19, yang belakangan ini menjadi buah bibir di masyarakat.

Tiffany yang jatuh pingsan di tengah wawancara dengan media televisi tidak lama kemudian pulih kesadarannya dan mampu langsung bangkit dan berbicara dengan sejumlah wartawan yang ada di lokasi.

Masyarakat dan para tokoh juga menjaga kultur perdamaian, saling toleransi untuk menjaga persatuan dan kerukunan sesama anak bangsa.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa vaksin Covid-19 gratis tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Kesehatan.

Dalam proses pemantauan, Badan POM mengikuti standar regulasi yang sudah menjadi komitmen bersama secara internasional dari Badan Kesehatan Internasional atau WHO.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bahkan, Kemenaker sengaja menggandeng instansi eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan bersama.

Di tengah kondisi pandemi sekarang ini upaya-upaya memecah belah sesama anak bangsa harus dihentikan.