Jokowi-JK

Contoh upaya perlindungan negara terhadap WNI adalah Safe Travel, Smart Embassy, dan penyediaan layanan hotline 24 jam.

Menko Polhukam Wiranto: Demokrasi Indonesia terjaga dengan baik. Ada naik turun, tapi tidak sampai mendidih.

Syukur menjelaskan, kenaikan nilai investasi industri pertanian RI disebabkan oleh deregulasi kemudahan berusaha. Sementara itu, akumulasi peningkatan investasi pertanian Indonesia 2013-2017 mencapai Rp 61,97 triliun. Salah satu investasi yang meningkat ialah sejumlah pabrik gula yang telah beroperasi.

20 Oktober lalu, pemerintahan Jokowi-JK genap berusia empat tahun. Di empat tahun kepemimpinannya, berbagai tanggapan banyak dialamatkan pada pemerintah. Salah satunya datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang mengatakan, 4 tahun Jokowi-JK, bukan hanya menciptakan beragam prestasi.

Penurunan jumlah pengangguran dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja, di mana Jokowi-JK menjanjikan mampu menarik 10 juta tenaga kerja hingga akhir masa jabatannya.

Ragam pertanyaan soal pemerintahan disampaikan di acara Obrolan Santai Laporan Empat Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla' di Auditorium BPPT, Jakarta, Senin (22/10) kemarin. Hadir sebagai perwakilan pemerintah Kepala Staf Presiden, Moeldoko dan Menteri Rudiantara.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berkomentar soal ajakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan politik kebohongan. Menurut dia, Jokowi sedang menyindir diri sendiri.

Fadli Zon nilai Jokowi lakukan politik kebohongan karena ingkar janji kampanye. Fadli menilai, justru selama ini Jokowi yang sering melakukan politik kebohongan. Sebab, Jokowi tidak menunaikan janji-janji kampanyenya selama menjabat sebagai Presiden.

Momen-momen ini tak pelak menjadi sorotan publik. Banyak yang memuji, tak sedikit juga orang mengkritik.

"Proses berkembangnya peradaban baru di sana yang tadinya masalah kesehatan sulit terjangkau, masalah pendidikan terganggu, masalah transportasi, dengan konektivitas semua menjadi mudah," tukas Moeldoko.

Presiden RI, Joko Widodo berjanji akan mengevaluasi program kerjanya untuk pesantren selama menjabat dalam lima tahun terakhir. Salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Pesantren.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Taufan Rahmadi menuding masih banyak kebijakan yang tak tepat sasaran. Bahkan terkesan berantakan.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie memaparkan empat hal yang membuat Presiden Joko Widodo di cintai rakyat. Pujian itu dinilai Grace dari hasil pengalaman personalnya dan observasi Grace berinteraksi dengan masyarakat.

Menko Luhut akui 4 tahun Jokowi-JK masalah kelautan belum tuntas. Ada beberapa sektor yang belum tuntas kata Luhut. Salah satunya yaitu dibidang kelautan. Namun dia mengklaim semua target berjalan.

"Pak Jokowi sosok yang tulus, merakyat, dan dengannya instrumen rasa penuh nilai-nilai kemanusiaan mengalir dalam keputusan politiknya. Maka kepemimpinan Pak Jokowi itu genuine, dan menyapa rakyat dengan salaman dan ketulusan," puji PDIP.

Dengan begitu, Sandi sesumbar pada 2019 mendatang pasangan Prabowo-Sandi bisa mengambil kendali pemerintah Republik Indonesia. "Pasti harganya akan stabil terjangkau buat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah," ucap dia.

"Fokus kesenjangan sering dialihkan ke isu jangka pendek. Kondisi sosial ekonomi kita masih berat sekali. Padahal ini berpengaruh sekali pada kehidupan sosial budaya yang kemudian muncul isu-isu soal intoleran. Padahal itu istilah yang dipolitisasi," jelasnya.

Ahmad menjelaskan seluruh berkas penanganan kasus HAM berat sudah diajukan sejak tahun 2002, jauh sebelum pemerintahan Jokowi. Meski begitu, Ahmad menegaskan tidak ada langkah konkrit selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Dia mengatakan, Jokowi-JK wajib memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik agraria. Sebab reforma agraria adalah bentuk usulan pemerintahan saat ini. "Jadi sudah sangat kompleks. Jadi kalau tidak diselesaikan secara komprehensif, dia akan menimbulkan persoalan-persoalan baru," ujarnya.

Komnas HAM menilai, komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam menuntaskan kasus intolerasi masih lemah. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik memberikan nilai kurang dari 50 untuk kinerja pemerintah dalam hal penuntasan kasus intoleransi.