Jokowi-Ma'ruf Amin

Ambil nomor urut, Jokowi-Ma'ruf berangkat dari Rumah Aspirasi Proklamasi. Lodewijk menegaskan KIK tidak akan membawa masa pendukung Jokowi-Ma'ruf terlalu banyak ke KPU. Dia juga memastikan pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak akan bertemu dengan pendukung pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Wakil Sekretaris Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Verry Surya Hendrawan menuturkan sejumlah kepala daerah yang masuk tim kampanye tingkat daerah, tidak bakal mengganggu pemerintahan. Menurutnya, secara aturan tidak ada yang dilanggar.

Untuk deklarasi nama-nama timses Prabowo-Sandiaga urung dilakukan karena nama anggota tim keseluruhan belum selesai.

Mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin resmi menjadi ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019 di Jawa Timur.

Eriko mengatakan kepala daerah yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin akan ditempatkan sebagai dewan pengarah tim kampanye di daerah. Sebab, kata dia, para kepala daerah tetap harus fokus menjalankan roda pemerintahan di daerahnya.

Ma'ruf sebut Jokowi sudah siapkan landasan ekonomi syariah. Ma'ruf menuturkan Ekonomi Syariah telah diakui sebagai sistem ekonomi keuangan yang diatur dalam undang-undang. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu membeberkan pangsa pasar ekonomi syariah masih perlu digenjot.

PDIP anggap dukungan kepala daerah ke Jokowi bukan hal yang dibuat-buat. Eriko juga membantah jika dukungan ini sebagai salah satu cara dari KIK untuk mendulang suara lebih besar di daerah tersebut. Kata dia, dengan adanya dukungan itu juga tidak menjamin suara Jokowi-Ma'ruf akan aman di kawasan tersebut.

PAN minta kepala daerah yang diusung tak jadi timses Prabowo-Sandi. Selain itu, para kepala daerah ini merupakan pimpinan para ASN. ASN cenderung loyal pada pimpinan. Sehingga dikhawatirkan mempengaruhi netralitas ASN saat Pilpres 2019 nanti.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja, Farhat Abbas dipolisikan atas unggahan di Instagram oleh Advokat Senopati 08. Politikus PKB itu dilaporkan atas dugaan menyebarkan ujaran kebencian.

Berapapun nomornya, sudah disiapkan untuk berkampanye.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate mengatakan, pihaknya masih mempersiapkan berbagai persyaratan wajib yang ditetapkan KPU. Salah satunya rekening dana kampanye.

"Potong bebek angsa masak dikuai, gagal urus bangsa maksa dua kali, takut diganti Prabowo-Sandi lalalalalalala," cuit Fadli

TGB sebut perjuangkan Jokowi tak mesti masuk tim kampanye nasional. TGB belum bersedia memberikan pernyataan mendalam mengenai posisi dirinya di dalam struktur tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dia menyatakan akan menyampaikan hal tersebut secara gamblang di waktu yang tepat.

Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai pernyataan bakal cawapres Sandiaga Uno soal harga bahan pokok tidak sesuai fakta. Dia mencontohkan hanya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, harga pangan stabil pada hari raya Lebaran.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mempermasalahkan status bakal cawapres Ma'ruf Amin yang tak kunjung mundur dari kursi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yandri curiga, ada intrik khusus siap dilancarkan Ma'ruf sepanjang kontestasi Pilpres dengan jabatannya sebagai ketum MUI.

Partai Gerindra menghormati bila kepala daerah di provinsi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat tidak mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Wakil ketua umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya tetap fokus menyukseskan Prabowo-Sandiaga.

Namun, Verry mengingatkan, dengan nama koalisi Prabowo-Sandiaga seperti itu seharusnya bisa berkompetisi dengan sehat. Sebab Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hanya fokus memenangkan Jokowi-Ma'ruf dengan cara terhormat.

Pada 2014, pasangan Jokowi-JK mencatatkan perolehan suara yang buruk di wilayah Sumatera. Di wilayah Sumatera Barat, Jokowi hanya meraup suara 23.08 persen, dibandingkan Prabowo-Hatta 76,93 persen. Jokowi juga kalah di Provinsi Aceh, Riau, Sumsel.

Mengenai nama koalisi tersebut, Wakil Sekretaris Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Raja Juli Antoni menilai, nama yang dipilih ketinggalan zaman. Dia mengatakan, nama tersebut terkesan seperti lahir di zaman orde baru.

"Yang pasti pertama akan ada kejutan. Kedua, akan menggambarkan dan menkombinasikan antara keseriusan dan kecerian kita dalam berdemokrasi," ungkap Raja Juli.