Kaltim

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan menyediakan lahan strategis bagi pembangunan gerai dan gudang Koperasi Merah Putih di setiap desa/kelurahan, menargetkan puluhan unit rampung tahun ini untuk.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perkuat Kemandirian Peternak Kaltim dengan meresmikan Rumah Produksi Bersama (RPB) Pakan Ternak di Desa Loleng, Kutai Kartanegara, mengatasi biaya operasional tinggi dan dorong ketahanan pangan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gencar menekan angka pengangguran melalui Program Siap Kerja Kukar. Inisiatif ini telah melatih ribuan warga dengan keterampilan relevan industri, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekono

Sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur yang tergabung dalam MPKT harapkan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk sampaikan keprihatinan tata kelola pemerintahan Kaltim.

Polda Kaltim mengungkap produksi sabu jaringan internasional Kaltim di Balikpapan, menangkap dua tersangka dan menyita barang bukti, termasuk bahan baku dari Malaysia.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen mencetak generasi berakhlak mulia. Simak bagaimana program Beasiswa Penghafal Quran Kutim bagi 1.000 anak menjadi langkah strategis mewujudkan hal ini.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menekankan pentingnya peran Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dalam menghadapi potensi kebakaran permukiman dan karhutla di musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober.

BPJS Kesehatan terus mendorong hidup sehat di masyarakat melalui dukungan terhadap Balikpapan Coastal Running, menekankan pentingnya aktivitas fisik dan pola hidup sehat untuk generasi produktif.

Pemprov Kaltim meluncurkan Gratispol Pendidikan Dokter Spesialis, program strategis atasi kekurangan tenaga medis profesional dan tingkatkan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat gencar menata keselamatan angkutan sungai Kutai Barat melalui legalisasi kapal dan sosialisasi perizinan. Simak upaya Pemkab Kubar menjamin keamanan pelayaran dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengatur langkah strategis untuk memperkuat layanan air bersih di wilayah pesisir. Upaya ini bertujuan mengatasi kesulitan akses air bersih yang selama ini dialami warga, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya keras menaikkan Indeks Pembangunan Statistik dari predikat Kurang menjadi Cukup pada tahun 2026, melalui evaluasi berkelanjutan dan penguatan tata kelola data.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serius memperkuat Jaminan Halal Produk Hewani Kaltim. Melalui asesmen lapangan oleh BPJPH, LPH DPKH Kaltim ditargetkan segera terakreditasi untuk melindungi konsumen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serius memperkuat Jaminan Halal Produk Hewani Kaltim. Melalui asesmen lapangan oleh BPJPH, LPH DPKH Kaltim ditargetkan segera terakreditasi untuk melindungi konsumen.

Adapun aksi unjuk rasa yang diinisiasi gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

Pemerintah Kabupaten Berau serius **lindungi pertanian** dari ancaman kekeringan akibat kemarau panjang yang diprediksi mulai Mei 2026, memastikan produksi padi dan hasil pertanian lainnya tetap optimal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot Percepatan Pengembangan Sakti Gemas, sebuah aplikasi terpadu untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik demi efisiensi birokrasi dan kemudahan akses masyarakat.

Lapas Narkotika Kelas II A Samarinda berkomitmen penuh dalam Pencegahan Pungli dan Narkoba, menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar serta menggratiskan layanan untuk masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BRIDA Kaltim mengembangkan model insentif dokter spesialis pedalaman guna mengatasi krisis layanan kesehatan di daerah terpencil dan memastikan pemerataan tenaga medis berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius memperkuat identitas bangsa dengan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat, menjadikannya Masyarakat Hukum Adat (MHA). Langkah ini sekaligus wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.