Kampanye Pemilu 2024

Arsul mengatakan tidak bisa melarang pihak yang bicara penundaan Pemilu. Hanya saja menurut dia, ada konsekuensinya ketika menjadi calon legislatif. Masyarakat akan menilainya negatif.

L menceritakan peristiwa dugaan pelecehan terjadi saat ingin melakukan wawancara dengan Anies.

Dasco mengungkapkan, aturan tentang larangan berkampanye di kampus dan tidak adanya sanksi menjadi membuat bingung.

Megawati sebelumnya mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 tak diubah untuk Pemilu 2024 dan berikutnya.

Pendaftaran PSI berbarengan dengan tiga partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Golkar, PAN, dan PPP.

Arwani menekankan, pemanfaatan ruang digital dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 sangat penting.

Kendati belum lengkap, Hasyim meminta parpol tidak perlu khawatir. Sebab, KPU masih memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen yang belum ada sebelum batas penutupan pada 14 Agustus 2022.

Perlu diatur dengan ketentuan dan mekanisme yang komprehensif terkait wacana tersebut. Hal itu guna memberikan kesetaraan, ruang dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menjelaskan, kegiatan kampanye di kampus diperbolehkan dengan sejumlah catatan.

Bawaslu, kata dia, tentu bertugas dan berwewenang melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran. Pencegahan dilakukan dengan mengimbau agar setiap orang mematuhi tahapan pemilu.

Secara teknis, kampanye 75 hari akan membantu penyelenggara dan peserta pemilu untuk bisa melalui masa kampanye yang tidak menimbulkan dampak merugikan.

Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu.

Bawaslu berencana untuk memasifkan sosialisasi mengenai penguatan netralitas serta pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Hasyim mengatakan, Presiden Jokowi juga mendukung langkah pemangkasan durasi kampanye Pemilu 2024. Dia meyakini, Jokowi menginginkan durasi kampanye Pemilu 2024 bisa efisien dan berkualitas demi efektivitas di tengah keterbatasan durasi masa kampanye.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut kampanye virtual saat menjelang pencoblosan bisa menghindari politik uang di masyarakat.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara terkait pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu. Menurut AHY, Partai Demokrat tidak tergesa-gesa menyikapi koalisi parpol digagas Partai Golkar, PPP, dan PAN tersebut.

Komisi II menjadwalkan akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu pada 23 Mei 2022. Pada rapat itu akan dibuat keputusan terkait pelaksanaan Pemilu 2024 termasuk masalah anggaran.

Perubahan durasi kampanye ini juga diberikan dua catatan penting

Dalam rapat konsinyering Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah, KPU memaparkan masa kampanye Pemilu 2024 adalah 90 hari.

Mengurangi durasi kampanye ini beresiko membebani KPU. Yaitu berkaitan dengan pengadaan hingga distribusi logistik pemilu.