Kartu Indonesia Sehat

Presiden Jokowi diminta mengevaluasi kriteria warga miskin terlebih dahulu.

Kondisi itu membuat banyak menteri berbeda pendapat soal 3 kartu sakti Jokowi.

Penggunaan anggaran CSR BUMN seharusnya dibicarakan lebih dahulu dengan DPR.

Ketidakakuratan data mengancam dana bantuan tidak tepat sasaran.

Ari mengakui tidak ada yang baru dari program andalan Jokowi dengan era SBY lalu.

Presiden Jokowi diminta jujur kalau program kartu sehat adalah keberhasilan SBY yang kemudian diteruskan.

Keterbatasan cakupan pembagian diklaim karena Jokowi hanya menerima anggaran dan data warisan SBY.

Berbagai kalangan mengkritik kartu sakti Jokowi. Termasuk Yusril Ihza Mahendra.

Program tiga kartu Jokowi tidak ada dasar hukumnya.

"Ini kan mengingatkan, bahwa semua keputusan dan program kabinet harus ada dasar hukumnya," keluh Fahri.

"Kita enggak usah debatkan dasar hukumnya tapi Pak Jokowi janji kampanyenya mau realisasi," ujar Ruhut.

Yusril meminta Puan tak asal bunyi soal dasar hukum tiga kartu sakti Jokowi.

Masih ada sebagian kalangan yang mempermasalahkan kartu yang diluncurkan pada awal pemerintahannya.

Peluncuran tiga kartu sakti Jokowi menuai polemik karena tidak melibatkan DPR dan ilegal.

Sebab, Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak menjangkau mereka.

JK membantah 'kartu sakti' Jokowi tak berlandaskan hukum

"Saat ini masih menunggu instruksinya sebelum kami bisa melangkah lebih jauh," kata Maya.

Kalau menggunakan dana BPJS disulap KJS, ini berarti membohongi rakyat," jelasnya.

Yusril mengkritik keras tiga kartu sakti Jokowi yang diterbitkan tanpa landasan hukum yang jelas.

Peringatan tersebut juga ditujukan ke Mensesneg Pratikno.