KASUS REKLAMASI PANTAI JAKARTA

Anies soal penyegelan pulau reklamasi: Jangan sampai republik ini kendor. Menurut Anies, pembangunan di pulau reklamasi harus mematuhi semua aturan, sebab, pulau-pulau buatan itu berada di tanah air Indonesia.

Total ada 932 unit bangunan yang disegel. Kali ini, penyegelan ini sekaligus menjadi tanda tempat ini steril. Sehingga pekerja termasuk alat berat harus segera keluar.

Penyegelan hari ini, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, untuk memastikan semua pihak baik ekonomi lemah maupun kuat akan ditindak bila melanggar.

Kuasa Hukum KSTJ Nelson Simamora mengatakan tengah menyiapkan draf gugatan dan akan mendaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis (26/4).

Anies diminta cabut Pergub soal Pulau C, D dan G yang dikeluarkan Ahok. Sebelumnya, ada tujuh langkah untuk menghentikan reklamasi yang disampaikan. Namun baru satu langkah yang dilakukan Anies, yaitu mengkaji kembali dua Raperda yang berkaitan dengan proyek reklamasi.

Saat ini pemerintah tengah melakukan konsultasi publik terhadap rencana Revisi Peraturan Presiden tersebut sejak 16 April 2018 sampai 31 Juli 2018. Perpres tersebut berisi penataan tata ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pemerintah menargetkan revisi Perpres rampung akhir 2018.

Penyidik telah memeriksa beberapa menteri yang berkaitan dengan moratorium itu. Penyidik telah memeriksa Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Ketiganya, diperiksa di kantornya masing-masing.

Penyidik Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus reklamasi teluk Jakarta. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Deriyan.

Pemeriksaan, kata Adi, dilakukan untuk mengetahui terkait aturan pencabutan moratorium. "Penyidik sudah datang ke sana (kantor), jadi itu (pemeriksaan) berkaitan aturan-aturan dengan moratorium. Pencabutan moratorium," katanya di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/4).

Meski tidak merinci reklamasi pada rencana pembangunan Jakarta, Pemprov menyampaikan adanya kajian pemetaan atau audit untuk Pulau C, D, G, dan K yang telah direklamasi. Adanya kjian tersebut, kata Anies, bukan berarti reklamasi dilanjutkan.

Konsumen pulau reklamasi, Agus Sugiarto Tamin, Handy Tamin, Suradi Tamin, Stevanus Wiliyan, Endro Weliyan, dan Yudarno menggugat secara perdata pengembang PT Kapuk Naga Indah dan Gubernur Anies dan menuntut ganti rugi Rp 10 miliar kepada DKI atas nilai yang telah mereka keluarkan untuk proyek itu.

Mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menekankan kepada konsumen sebelum membeli sesuatu harus dipastikan masalah perizinannya. Jangan sampai izin masih bermasalah, namun sudah dilakukan transaksi pembelian. "Makanya ini jadi pelajaran. Lain kali kalau mau jualan bereskan semua izin."

Katanya, proses kasus tersebut terus berjalan dan progresnya cukup baik. Pihak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimintai keterangan cukup baik saat diperiksa.

Ada sekitar 20 pertanyaan yang ditanyakan pada Ahok. "Yang pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan dia berkaitan dengan reklamasi pada saat dia menjadi gubernur ya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan.

Pemeriksaan berlangsung kurang lebih empat jam. Selama pemeriksaan, Sofyan mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik terkait penerbitan Hak Penggunaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pulau reklamasi.

"Kagak ada hubungannya, jadi begini ini mau pulau kek, mau daratan kek, apabila ada yang membangun, ngebangun itu ada enggak bangkitan lalinnya, apabila ada bangkitan lalinnya baru dikaji amdal lalinnya. Enggak ada urusannya dengan sertifikat, enggak ada hubungannya dengan berurusan dengan HGB, enggak ada urusannya."

Polisi tahan Lucia, konsumen di Pulau Reklamasi yang tuntut kejelasan. Lucia merupakan konsumen yang meminta kejelasan nasib properti yang telah dia beli kepada PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu.

Ketika diminta klarifikasi terkait keterlibatannya dalam rapat pembahasan reklamasi, Andri mengelak. Sebab, sebelumnya polisi telah memanggil beberapa pejabat dari Pemprov DKI untuk diminta keterangannya terkait materi pembahasan rapat dalam proyek reklamasi.

Pemeriksaan telah dilakukan pada 31 Januari 2018 kemarin. Dalam hal ini, Argo tak mengetahui siapa nama pegawai itu.

Pemprov DKI maupun pemangku kepentingan terkait harus kooperatif supaya kasus reklamasi tersebut terang benderang. Sandi juga mengapresiasi dan mendukung penuh apa yang dilakukan kepolisian.