Kasus suap pejabat MA

KPK tengah mencari keberadaan Mahendra Dito S alias Dito Mahendra. Sosok yang ramai dibicarakan karena berseteru dengan selebriti Nikita Mirzani ini dicari setelah terus mangkir dari panggilan penyidik lembaga antirasuah berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di Mahkamah Agung.

Dito sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik pada 8 November 2022 dan 21 Desember 2022 kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap perkara di Mahkamah Agung (MA), yang menjerat dua Hakim Agung, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Teranyar, lembaga antirasuah kembali menetapkan seorang hakim yustisial sebagai tersangka.

Diketahui pada 10 Maret 2021, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis kepada Nurhadi dan Rezky Herbiyono dengan hukuman 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan.

"Menjatuhkan pidana 4 tahun denda Rp150 juta subsider kurungan 3 bulan," kata Hakim Zuhri.

Dia kemudian merinci, beberapa alasan kasasi, seperti lama pidana badan yang belum memenuhi rasa keadilan, jumlah uang suap dan gratifikasi belum sesuai dengan apa yang dituntut dan terkait kewajiban pembayaran uang pengganti bagi para Terdakwa.

Atas perbuatannya, Ferdy Yuman didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Pandangan saya, pak Djoko itu hanya korban. Jadi pak Djoko harus dibebaskan," ujarnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan, terhadap Terdakwa Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Takdir berharap, vonis dijatuhi majelis hakim terhadap Hiendra sesuai dengan tuntutan yang diajukan timnya. Diketahui, Hiendra dituntut dengan hukuman empat tahun penjara dan denda sejumlah Rp 150 juta subsidair enam bulan kurungan.

"Iya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka FY,"

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil putri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi. Dia dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka kasus merintangi penyidikan, Ferdy Yusman.

Tuntutan tersebut diberikan jaksa, berdasarkan hasil kesimpulan bahwa terdakwa Hiendra Soenjoto diduga terbukti memberikan suap sebesar Rp45,236 miliar kepada Sekretaris Mahkamah Agung 2012-2016 Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono untuk mengurus dua perkara hukum.

Hiendra tidak hadir di pengadilan dan mengikuti sidang pembacaan dakwaan melalui video conference dari rutan KPK. Hiendra diketahui sempat buron sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2020 dan baru ditangkap pada 29 Oktober 2020.

Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Rabu (21/3) besok terkait perkara dugaan korupsi penghapusan red notice dan kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

KPK menghargai permohonan Nurhadi. Namun selama ini pihaknya selalu memenuhi hak para tahanan. Termasuk soal kesehatan yang menjadi prioritas utama.

Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa I Nurhadi dan terdakwa II Rezky yang telah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan beberapa kali sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Terlebih, dia menyebut kalau tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap Terdakwa I Nurhadi, dan tuntutan pidana penjara selama 11 Tahun terhadap Terdakwa II Rezky Herbiyono adalah tuntutan yang sewenang-wenang.

Dia menilai, jika kliennya terbukti menerima hadiah atau janji dari Hiendra terkait dalam pengurusan perkara, seharusnya Jaksa berani menuntut dengan Pasal 12 huruf a sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan, bukan berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor.

Hal yang memberatkan tuntutan yakni Nurhadi dan Rezky dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, merusak citra lembaga Mahkamah Agung RI, berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.