kebijakan pro rakyat
-
Politik •Anggota DPR Serap Aspirasi Disabilitas dan Lansia Magetan, Janji Perjuangkan Hak Masyarakat RentanNovita Hardini, Anggota Komisi VII DPR RI, menyerap Aspirasi Disabilitas dan Lansia Magetan, menegaskan komitmen negara hadir bagi kelompok rentan dan berjanji akan membawa setiap masukan ke tingkat pusat.
-
News •Pemerintah Kota Makassar Beri Iuran Sampah Gratis untuk Puluhan Ribu KK, Wujud Janji KampanyePemerintah Kota Makassar telah merealisasikan program iuran sampah gratis bagi 49.209 Kepala Keluarga (KK) berpenghasilan rendah, menepati janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
-
News •Iuran Sampah Gratis Makassar: Puluhan Ribu KK Nikmati Bebas Biaya Sejak Juli 2025Sejak Juli 2025, sebanyak 49.209 Kepala Keluarga (KK) di Makassar telah menikmati program iuran sampah gratis, sebuah kebijakan pro-rakyat yang bertujuan meringankan beban ekonomi warga kurang mampu.
-
Ekonomi •Dampak Ekonomi Sektor Perumahan: Menggerakkan 180 Jenis Industri dan Serap Jutaan Tenaga KerjaSektor perumahan di Indonesia terbukti memiliki dampak ekonomi yang luar biasa, mampu menggerakkan sekitar 180 jenis industri pendukung serta menyerap jutaan tenaga kerja. Kebijakan pemerintah pro-rakyat juga memastikan hunian layak bagi Masyarakat Berpen
-
Ekonomi •Trivia: Asta Cita, Gubernur Sulsel Perkuat Ekonomi Daerah Sesuai Pesan Mendagri Tito KarnavianGubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen perkuat ekonomi daerah dan keamanan, menindaklanjuti arahan Mendagri Tito Karnavian. Bagaimana strateginya?
-
Ekonomi •Tani Merdeka Harap Aspirasi Tertib: Mengapa Kebebasan Berpendapat Perlu Batasan?Tani Merdeka menyerukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Mengapa organisasi ini menekankan pentingnya menghindari provokasi dan tindakan anarkis demi demokrasi yang sehat?
-
Politik •Strategi Inovatif Golkar: Kader Diminta Susun Kebijakan Pro Rakyat Tanpa Bebani Fiskal DaerahSekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pentingnya Kebijakan Pro Rakyat Golkar di daerah. Bagaimana strategi inovatif kader Golkar untuk kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat?