Kebijakan Pusat

Pemkot Mataram Siap Salurkan Gaji ke-13 ASN 2026, Tunggu Kebijakan Pusat

Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian Gaji ke-13 ASN tahun 2026, meskipun anggaran sudah disiapkan di APBD.

Sekda DKI Jakarta Tegaskan Penyelarasan Anggaran dalam Musrenbang DKI Jakarta 2027

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menekankan pentingnya penyelarasan usulan anggaran dengan kebijakan pusat dan visi daerah dalam Musrenbang DKI Jakarta 2027 untuk pembangunan yang efektif.

ASN Nabire Tetap Kerja Kantor Penuh, Regulasi WFH dari Pusat Belum Turun

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nabire tetap bekerja penuh dari kantor karena kebijakan Work From Home (WFH) dari pusat masih menunggu regulasi resmi yang jelas.

Pemprov Papua Tunggu Aturan Pusat Terkait Kebijakan WFH bagi ASN

Pemerintah Provinsi Papua belum menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Kebijakan WFH ini berpotensi efisien, namun Pemprov Papua menghadapi tantangan infrastruktur yang pe

Pemkab Bangka Tengah Jamin Layanan Kesehatan Gratis Tetap Berjalan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memastikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tetap berjalan, meski ribuan warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JK) dinonaktifkan pusat. Pemkab Bangka Tengah menanggung pembiayaan melalui AP

Disnaker Tangsel Tunggu Regulasi Pusat untuk Penetapan UMK Tangsel 2026

Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan (Disnaker Tangsel) masih menanti regulasi pemerintah pusat terkait penetapan UMK Tangsel 2026, yang menjadi dasar pembahasan upah minimum di daerah.

Komisi II DPR RI Perketat Pengawasan Perbatasan, Pastikan Kebijakan Pusat Tepat Sasaran

Komisi II DPR RI berkomitmen memperketat Pengawasan Perbatasan di wilayah Natuna dan PLBN Serasan. Kunjungan kerja ini bertujuan memastikan implementasi kebijakan pusat berjalan efektif dan mendorong pembangunan strategis.

Ribuan Honorer Serang Menanti Kepastian, Bagaimana Nasib Mereka yang Belum Jadi PPPK?

Pemkot Serang sedang mencari solusi bagi ribuan honorer yang belum terakomodasi sebagai PPPK. Simak langkah proaktif Pemkot Serang untuk kepastian nasib honorer Serang.

Fakta Unik: Bupati Gowa Ungkap Kenaikan Gaji Tunjangan DPRD Bukan Wewenang Daerah

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menegaskan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPRD sepenuhnya wewenang pusat. Simak mengapa hal ini jadi sorotan di tengah protes masyarakat!