kebijakan WFH

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan WFH bagi ASN Pemprov Jatim berlanjut mulai Juni 2026, dialihkan ke setiap Jumat. Langkah ini bertujuan menyelaraskan dengan arahan nasional sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

Pemerintah Kota Kediri mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disiplin dalam absensi saat menjalani program Work From Home (WFH), memastikan pelayanan publik tetap optimal dan efisien.

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

Gubernur Elisa Kambu mengeluarkan Surat Edaran yang mendukung Penerapan WFH ASN Papua Barat Daya, bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali setiap Jumat, yang baru diterapkan, menunjukkan efektivitas tinggi. BKPSDM Bali memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tugas kedinasan terselesaikan dengan baik.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan kebijakan WFH ASN tidak diterapkan di lingkungannya. Keputusan ini diambil mengingat karakter tugas yang membutuhkan kehadiran langsung dan peran vital Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan bencana.

Pemerintah Kota Jakarta Timur memastikan Senam Sehat ASN Jakarta Timur tetap berjalan setiap Jumat, meskipun kebijakan WFH diberlakukan, sebagai upaya menjaga kebugaran dan optimalisasi pelayanan publik.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan layanan Bandara Soetta tetap beroperasi normal, tidak terdampak kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meskipun pergerakan penumpang melandai.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, memastikan pelayanan publik tetap optimal dan tidak terganggu.

Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menegaskan bahwa unit kerja pelayanan publik di Jakarta Timur tetap beroperasi penuh di tengah kebijakan WFH, memastikan kebutuhan warga terpenuhi tanpa hambatan.

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

Pemerintah Kota Jakarta Timur memberlakukan Sistem Pengawasan WFH ASN Jakarta Timur yang ketat berbasis digital. Bagaimana Pemkot memastikan disiplin dan pelayanan publik tetap terjaga?

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik tetap prima sekaligus mendukung upaya penghematan BBM.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak penerapan WFH ASN Bekasi untuk memastikan efisiensi anggaran dan kinerja optimal, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, sebuah langkah progresif untuk mendorong efisiensi dan kinerja berbasis output tanpa mengganggu layanan publik.

Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai positif oleh pengamat karena berpotensi menghemat energi hingga 20 persen, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global.

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah daerah menyusun skema WFH ASN secara detail untuk memastikan produktivitas dan kinerja birokrasi tetap optimal di tengah tantangan adaptasi kerja jarak jauh.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi 50 persen ASN non-pelayanan mulai pekan depan. Langkah ini diambil sebagai respons instruksi pusat demi penghematan BBM dan efisiensi kerja, sejalan dengan Surat Edaran Kemendag

Pemerintah Kota Depok resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, sebagai langkah tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk efisiensi energi dan BBM.