Kekerasan Polisi

Kasus penembakan sebanyak lima kali terhadap buronan berinisial IL (30) oleh Tim Resmob Polres Luwu Utara (Lutra) berbuntut panjang. Setelah Kasatreskrim Polres Lutra AKP Amri dicopot dari jabatannya, kini atasannya AKBP Irwan Sunudi diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).

Seorang personel kepolisian di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diduga menembak mati rekan sejawatnya. Motif penembakan ini masih didalami polisi.

Kapolda Kaltara Irjen Bambang Kristiyanto telah membatalkan Telegram Rahasia (TR) atau mutasi jabatan yang sempat dikeluarkan Kapolres Nunukan AKBP SA terhadap empat orang anggota polisi. Salah seorang personel yang dimutasi yakni Brigadir Sony Limbong, yang diduga menjadi korban penganiayaan AKBP SA.

Kapolres Nunukan AKBP SA diduga melakukan penganiayaan terhadap anggotanya, Brigadir Sony Limbong. Dia juga memutasi bintara itu dari polres ke polsek.

Sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang Kapolres Nunukan AKBP SA yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anggotanya. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Propam Polda Kalimantan Utara (Kaltara) Kombes Dearystone Supit.

Tim pemeriksa dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menemukan alat bukti yang mengindikasikan Briptu A, salah seorang anggota Satsamapta Polresta Mataram melanggar prosedur penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa.

Brigadir NP telah menjadi anggota Polri aktif selama 12 tahun dan telah menunjukkan loyalitasnya sebagai abdi negara. Bahkan tidak pernah melakukan kesalahan selama 12 tahun.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Komisaris Besar Polisi E Zulpan membenarkan pencopotan AKP Amri sebagai buntut penembakan lima kali terhadap IL (30), tersangka kasus penganiayaan dan pembakaran, yang ditangkap tim dari Unit Resmob Satreskrim Polres Lutra.

Setelah pelaksanaan sidang selama sekitar dua jam, dan mendengarkan fakta-fakta dalam persidangan maka pimpinan sidang, KBP Wahyu Sri Bintoro membacakan putusan sidang.

Bidpropam Polda Banten menjatuhkan hukuman berlapis terhadap Brigadir NP, polisi yang membanting mahasiswa berinisial MFA saat mengikuti demonstrasi di Kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10) lalu.

NP yakni MFA (21) untuk melaporkan apa yang dialami. MFA dibanting oleh NP saat melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu (13/10) di depan Kantor Bupati Tangerang, Kecamatan Tigaraksa.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga mengatakan, MFA dirawat di Rumah Sakit Ciputra Hospital itu atas perintah Kapolda Banten yang ditindaklanjuti oleh Kapolresta Tangerang dan didukung oleh Bupati Tangerang. Oleh sebab itu, MFA dibawa ke RS Ciputra Tangerang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan optimal.

Kapolres Kota Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro menegaskan siap mempertaruhkan jabatannya sebagai Kapolres, jika tindakan represif aparat kepolisian kembali terulang. Wahyu tidak ingin, tindakan Brigadir NP membanting mahasiswa saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10) terjadi lagi.

Div Propam Mabes Polri dan Bid Propam Polda Banten hingga kini masih memeriksa Brigadir NP, polisi yang membanting mahasiswa berinisial MFA saat mengikuti demonstrasi di Kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10). Meskipun telah meminta maaf kasus ini tetap diproses kepolisian.

"Sekarang yang didalami adalah pelanggaran prosedur. Melakukan tugas, tugas pengamanan tetapi tidak sesuai SOP. Karena tidak ada SOP seperti yang dilakukan yang bersangkutan," tegasnya.

Brigadir NP, polisi yang membanting mahasiswa berinisial MFA saat mengikuti demonstrasi di Kantor Bupati Tangerang, pada Rabu (13/10) kemarin, dikenakan peraturan disiplin kepolisian sesuai peraturan disiplin Polri nomor 2 tahun 2003.

Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro memaparkan, pihaknya hari ini akan mengajak MFA dam orang tuanya untuk kembali mendatangi RS Harapan Mulia. Mereka ingin mengetahui lebih jauh hasil pemeriksaan foto rontgen kemarin.

Anggota Komisi III DPR Hinca IP Pandjaitan XIII berharap anggota kepolisian tidak lagi represif terhadap warga khususnya mereka yang berunjuk rasa menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, seorang petugas keamanan harus tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) ketika menghadapi demonstran dalam berpendapat di muka umum. Aparat diminta tidak bertindak secara berlebih dalam melakukan pengamanan.

Bupati Tangerang Zaki Iskandar mengaku selalu membuka ruang diskusi bersama semua elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tangerang, kata Zaki juga tidak pernah membatasi saran dan masukan dari masyarakat.