Kemendikbudristek

Kemendikbudristek menyatakan, PTM terbatas sudah menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kasus Covid-19 di masyarakat.

Kerja sama ini sangat relevan dengan nawacita pemerintah bahwa pendidikan vokasi menjadi ujung tombak industri di Indonesia.

Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek, Anang Ristanto mengatakan, keputusan sekolah tatap muka sudah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. SKB itu juga mempertimbangkan mekanisme PTM berdasarkan level PPKM. SKB ini pun sudah disesuaikan pembaruannya pada awal Januari 2022.

Pemerintah memberi contoh Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pilihan pada orang tua, apakah anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM

Kemendikbudristek menjamin kebijakan SKB Empat Menteri telah disusun secara adaptif dengan mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi terkini. Hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan masyarakat, utamanya anak-anak Indonesia.

Jika setelah dilakukan surveilans dengan hasil bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka "positivity rate" di bawah lima persen, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi COVID-19.

Pegawai Kemendikbud-ristek yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain perjalanan dinas perlu mendapatkan izin tertulis dari Nadiem.