kemenko Perekonomian

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, sektor pertanian tetap tangguh selama pandemi Covid-19. Terlihat dari pertumbuhan di sektor pertanian, kelautan dan perikanan pada kuartal II dan III tahun 2020 tumbuh positif.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, dampak pandemi membuat sektor ketenagakerjaan mengalami disrupsi yang luar biasa. Saat ini ada 56,2 juta penduduk Indonesia yang tidak bekerja karena pandemi Covid-19.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mendukung penuh pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia.

Pemerintah juga telah membuka Posko UU Cipta Kerja untuk mewadahi aspirasi langsung dari publik. Posko ini berada di Kantor Kemenko Perekonomian, Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tak hanya menyelesaikan persoalan pemulihan ekonomi, namun juga membantu untuk menghadapi persoalan ketenagakerjaan di masa depan.

Pemerintah mengalihkan tugas dan fungsi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan lembaga non-kementerian itu pada 26 November 2020.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengklaim bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan momentum reformasi birokrasi untuk lompatan besar ekonomi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menilai penting pembentukan bank tanah di Indonesia. Khususnya dalam rangka penyediaan rumah layak bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Anak Buah Menko Airlangga ini mengatakan, melalui mekanisme digital maka proses perizinan usaha menjadi lebih transparan.

Upaya mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional juga menjadi tak kalah penting untuk digencarkan pemerintah. Cara ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan hebat dari pandemi Covid-19, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan di masa kedaruratan kesehatan ini.

Pemerintah menargetkan perumusan seluruh aturan turunan dari UU Cipta Kerja dapat rampung pada akhir tahun ini. Ini merujuk pada ketentuan dalam UU cipta kerja yang menyebutkan penyelesaian aturan turunan atau pelaksana harus selesai dalam waktu maksimal 3 bulan setelah UU terbit pada 2 November lalu.

Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 12/2020. Namun, dalam UU Cipta Kerja dilakukan beberapa perubahan guna menarik lebih banyak investor.

Pemerintah telah membentuk tim yang bersifat independen untuk mengakomodasi seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait dengan substansi dan muatan dari RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebutkan pembahasan draf RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja sudah rampung. Namun karena beberapa hal, draf tersebut masih belum diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja.

Untuk itu, Susiwijono mengimbau para peserta Kartu Prakerja untuk segera menyelesaikan pelatihan pertama supaya mendapatkan insentif yang sudah dijanjikan pemerintah.

Pemerintah Jokowi memastikan proses penyusunan draf RPP dan Perpres sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja telah hampir rampung. Salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja yang sedang dirampungkan itu, berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mengatakan UU Cipta Kerja banjir pujian dari berbagai Lembaga internasional, yang dianggap sebagai sebuah reformasi besar yang menjadikan Indonesia akan semakin kompetitif.

Pemerintah kini tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari undang-undang Cipta kerja yang terdiri atas 40 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 4 rancangan Perpres. Per hari ini sudah ada 29 RPP yang bisa diakses dan diunduh melalui www.uu-ciptakerja.go.id.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah menumbuhkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini, di Indonesia sudah ada 15 KEK, dengan 11 beroperasi dan 4 dalam tahap pembangunan.

Hingga saat ini, sudah ada 24 Rancangan PP (RPP) yang telah diselesaikan pembahasannya dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait, dan akan terus dikebut untuk merampungkan sisanya dengan melakukan pembahasan bersama semua K/L pada pekan ini.