Kemenpan

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama. Larangan ini menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait peniadaan kegiatan bukber oleh pejabat maupun ASN di bulan Rama

Pemberian THR dan Gaji ke-13 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 15/2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan, masyarakat harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjawab mengenai kapan cairnya Tunjangan Hari Raya untuk PNS. Menurutnya, kemungkinan THR PNS bakal cair paling lambat H-5 sebelum Lebaran.

Pengaturan jam kerja tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah. Surat edaran ini ditandatangani oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pada Jumat (20/3).

Pengaturan jam kerja tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah.

Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pejabat pimpinan tinggi (PPT) madya dan pratama ini haruslah memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.

Di sepanjang dinding di dalam rumah, terdapat foto-foto maupun informasi yang menceritakan sejarah yang pernah terjadi di tempat tersebut maupun jejak narasi Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan Computer Assisted Test (CAT) akan dilaksanakan pada tanggal 17, 20, dan 25 Maret 2023. Sementara Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan akan dilaksanakan pada tanggal 28-30 Maret 2023 mendatang.

Keputusan ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menyusul, sorotan tajam masyarakat terkait gaya hidup mewah yang ditonjolkan pejabat pajak Suryo Utomo, Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berjanji tidak akan memberhentikan tenaga non-ASN atau yang sering disebut sebagai honorer. Hal ini ditegaskannya usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (02/3).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah melakukan survei mengenai hal terkait. Dari hasil survei survei tentang skema kerja bagi PNS. Dari 8.577 responden yang mengikuti survei, 95,7 PNS setuju dengan skema kerja hybrid.

Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau yang sering disebut honorer, harus menempuh solusi jalan tengah yang baik.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyatakan, saat ini sejumlah opsi alternatif sedang dibahas bersama DPR, DPD, dan asosiasi pemerintah daerah pada semua tingkatan, mulai gubernur hingga bupati/walikota.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya kerap ditanya oleh instansi pemerintah daerah soal nasib tenaga honorer yang masih banyak di kabupaten/kota. Dia pun bertanya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas terkait kepastian itu.

Azwar Anas menjelaskan, sistem pemerintahan yang disiapkan di IKN serba berbasis elektronik dengan fasilitas serba digital. Lokasi kantor dan tempat kerja tidak jauh, didukung kendaraan ramah lingkungan yang berenergi listrik.

Kemen PAN-RB sedang mendata personel ASN yang akan pindah ke IKN yang keseluruhan dari 35 kementerian/lembaga (K/L).

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan, salah satu prinsip utama platform SmartASN adalah kemudahan pengembangan diri. Aplikasi SmartASN diharapkan dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan semangat pengembangan diri setiap ASN.

Berbeda dari para abdi negara yang memandang BerAKHLAK sebagai core values PNS, Ulama kondang Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mengingatkan kembali makna akhlak secara harfiah, yakni sebagai perilaku.

Penilaian atau evaluasi kinerja PNS terbaru tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 03/2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ASN.