Kementerian LH dan Kehutanan

Ia menjelaskan FoLU Net Sink 2030 menjadi jawaban atas tantangan Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam program perubahan iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menandatangani nota kesepahaman untuk membangun Persemaian Sriwijaya Kemampo di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Seluas enam hektare lahan disiapkan yang berkapasitas 10 juta bibit per tahun.

Pembangunan vila di wilayah hutan lindung juga tidak dilengkapi izin dari KLHK.

Selain itu, Hanif mengatakan, program FoLU Net Sink 2030 ini juga dilakukan dengan melibatkan sejumlah elemen.

Untuk itu, sebagai langkah awal sosialisasi FoLU Net Sink 2030, KLHK RI memilih Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Mengingat, Sumsel salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai hutan luas.

Pada kesempatan tersebut, Hanif menyatakan apresiasinya terhadap Pemprov Lampung atas dukungan pemerintah terhadap program FoLU Net Sink 2030.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak semua pihak untuk peduli terhadap persoalan sampah. Lewat komitmen Indonesia stop wariskan sampah, KLHK menginginkan agar produsen, pihak industri dan pecinta lingkungan untuk mengelola sampah plastik dengan memperbesar kemasan atau size up serta daur ulang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengampanyekan kesadaran lingkungan dengan menciptakan ekosistem pengelolaan sampah rumah tangga berkelanjutan, lewat gelaran bertema The Rising Tide - A Grassroot Movement for Sustainability.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mendorong program FoLU (Forestry and Other Land Use) atau FoLU Net Sink 2030 untuk mendukung penyerapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro mengatakan, berdasarkan inventarisasi pada 2022, terdapat 206.935 hektare ekosistem gambut berada dalam kondisi rusak sangat berat.

Menurut Sri Mulyani, kontribusi sektor kehutanan yang hanya Rp5,66 triliun ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dan perlu dibenahi mengingat Indonesia memiliki hutan tropis yang bahkan sudah menjadi hutan industri.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyampaikan perlunya meneguhkan kembali komitmen bersama untuk terus menjaga kebermanfaatan hutan dan sumber dayanya dalam upaya mencapai kemajuan kehidupan bangsa Indonesia.

Selama lima dekade terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan manajemen lingkungan hidup melalui sejumlah inisiatif. Di tahun 2022, posisi Indonesia di G20 semakin kuat, isu lingkungan yang diangkat oleh Pemerintahan RI sejajar dengan hasil pertemuan pada G7.

Terbit rencana diketahui dijadikan tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan satwa dilindungi.

Komandan Pleton Satpam PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP), Suardi mengaku disekap petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersenjata api saat penyitaan pabrik sawit. Dia juga mengaku dipaksa menandatangani surat penyegelan pabrik PT SIPP itu.

Helikopter tipe Bell Seri 412-EP itu akan digunakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya kegiatan patroli udara.

GEF ingin memberikan dukungan melalui penyiapan data dan sains serta sumber daya yang diperlukan, untuk mencapai konsensus penanganan isu kehutanan dan lahan, merkuri serta bahan kimia lain yang melibatkan lintas sektor.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng PT Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya pemulihan lahan bekas tambang seluas 31,57 hektare di wilayah Makroman, Kalimantan Timur dan Monterado, Kalimantan Barat itu dipulihkan agar memiliki manfaat dan nilai guna bagi lingkungan dan masyarakat.

Mengacu data Ditjen Gakkum LHK KLHK, dalam rentang 2015-2021 terdapat total 8.152 potensi permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Kebakaran hutan dan lahan memiliki jumlah terbesar dengan total 2.118 potensi. Disusul pencemaran lingkungan 1.641 dan perambahan kawasan hutan dengan 1.295 potensi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Samara angkat bicara usai dilaporkan Wahana Lingkungan (Walhi) karena dituding melakukan pembangunan vila di wilayah Hutan Lindung Pongtorra, Toraja Utara. Jufri menyatakan sudah mengantongi izin dari lembaga terkait untuk membangun vila itu