Kenaikan Tarif Stnk Bpkb

Pemerintah diminta lempar informasi akurat, jangan jadi sumber hoax. Johan mencontohkan, terkait polemik kenaikan tarif administrasi SIM, STNK dan BPKB. Kala itu, Kementerian Keuangan dan Polri melontarkan pernyataan yang berbeda sehingga menimbulkan berita hoax yang dikonsumsi publik.

Kementerian Keuangan mengungkapkan pengusul awal kenaikan tarif pengurusan berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, dari temuan di lapangan, ada kenaikan bahan material untuk STNK dan BPKB. Dari rekomendasi itu, Polri kemudian mengusulkan kenaikan ke Kemenkeu.

Semua naik, kecuali harga diri. Sejumlah harga kebutuhan yang bersinggungan langsung dengan rakyat dinaikkan. Bahan Bakar Minyak (BBM) per 5 Januari lalu mengalami kenaikan. Tidak cuma BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) juga ikut naik.

Saling lempar tanggung jawab soal kenaikan tarif urus STNK & BPKB. DPR, Polisi hingga Presiden Jokowi saling lempar tanggung jawab setelah kenaikan tarif dikritik. Mereka tak mau jadi pihak yang paling dipersalahkan atas kenaikan hingga lebih dari 2 kali lipat ini.

Kakorlantas: Pajak kendaraan bermotor tidak naik. Royke menegaskan, jika kenaikan tersebut hanya dikenakan pada biaya administrasi kepengurusan STNK dan BPKB, bukan pada pajak kendaraan bermotor.

Jokowi telah menetapkan kenaikan harga administrasi kepengurusan STNK dan BPKB mencapai 100 persen dari harga sebelumnya. Kenaikan ini disahkan seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut masalah ini sudah dibahas sejak dua tahun lalu.

Bantah Kapolri, Banggar tegaskan tak setujui kenaikan STNK dan BPKB. Sukamta mengakui adanya forum pembahasan antara Banggar dengan Polri terkait kenaikan tarif STNK dan BPKB itu. Namun, dia mengungkapkan, forum itu tidak mencapai kesimpulan soal besaran tarif pengurusan surat kendaraan.

Warga Jakarta melihat terjadinya peningkatan dalam pelayanan pengurusan surat kendaraan. Menurut warga, pelayanan di Samsat kini lebih cepat.

Hari pertama pemberlakuan tarif baru pengurusan STINK dan BPKB, Ditlantas Polda Metro Jaya tetap didatangi banyak warga, Jumat (6/1). Namun, kondisi ini lebih stabil dibanding yang mencapai ribuan, Kamis kemarin.

Kementerian Keuangan menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan ditarik oleh pihak Kepolisian pada tahun 2017 sebesar Tp 7,4 triliun. Angka ini lebih tinggi dari realisasi PNBP kepolisian di 2016 yang hanya mencapai Rp 5,37 triliun. Penerimaan ini diperoleh dari kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB.

Pemerintah Jokowi-JK menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Pertimbangan penyesuaian tarif PNBP di kepolisian ini utamanya untuk peningkatan pelayanan. Sebab, PNBP yang menjadi pemasukan kepolisian sebagian besar dikeluarkan untuk pelayanan masyarakat.

Kenaikan honor bagi petugas, kata Boy, harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

2 Hari berturut-turut kantor Samsat Makassar dipadati ribuan orang. Mereka mengantre untuk mengurus pembayaran dokumen kendaraan.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta Presiden Joko Widodo memanggil Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan Polri untuk mengkaji ulang kenaikan tarif tersebut.

Sebagai warga, dia tidak bisa berbuat banyak atas kenaikan yang dilakukan pemerintah. Dia juga mengaku mengeluhkan kenaikan yang secara nominal cukup membebani karena jumlahnya yang besar. Apalagi kalau kenaikan juga tidak ‎dibarengi dengan pelayanan yang maksimal atau gitu-gitu saja.

Jokowi resmi membuat kebijakan menaikkan harga mulai dari listrik, bahan bakar minyak (BBM) hingga kepengurusan dokumen kendaraan. Tak hanya di sektor itu, harga pangan juga ikut meroket. Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut kenaikan itu membuat harga diri bangsa turun.

Soal kenaikan harga, DPR dinilai tak berani kritik pemerintah. Para Ilmuan menilai politikus saat ini tidak ada yang berani menjadi oposisi.

Hari terakhir pengurusan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk sepeda motor sebelum naik, dimanfaatkan warga. Kenaikan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016. Salah satunya terjadi di Depok.

Tarif baru pengurusan surat kendaraan bermotor rencananya akan mulai berlaku pada Jumat (6/1) besok. Langkah pemerintah ini menuai kritik. Adovakat Pro Rakyat, Riesqi Rahmadiansyah, mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan penerapan aturan ini.

Jokowi didesak batalkan kenaikan tarif STNK & BPKB. Tindakan pemerintah dengan menaikkan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor mendapat kritikan tajam. Advokat Prorakyat Riesqi Rahmadiansyah mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan penerapan aturan itu, sebelum berlaku mulai Jumat (6/1) besok.