kerja sama pemerintah

Pemprov Papua dan BRIN Bersinergi Bangun Bandar Antariksa di Biak Numfor

Pemerintah Provinsi Papua, BRIN, dan Pemkab Biak Numfor menandatangani nota kesepahaman untuk pembangunan Bandar Antariksa di Biak Numfor, membuka peluang investasi dan kemajuan teknologi nasional.

DPRD Samarinda Soroti Setoran PAD Varia Niaga, Desak Perubahan Skema Kerja Sama

Pansus LKPJ DPRD Samarinda menyoroti kontribusi Perusda Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, hanya menyetor Rp500 juta pada 2025.

Kemenkum Babel Siapkan FKK, Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Kebijakan Adaptif

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan hukum yang adaptif dan kolaboratif. Inisiatif FKK Kemenkum Babel ini diharapkan mampu

Kanwil Ditjenpas Jambi Perluas Penerapan Pidana Kerja Sosial di 11 Wilayah

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi terus memperluas jangkauan penerapan pidana kerja sosial di 11 kabupaten dan kota, menjadikan Kabupaten Bungo sebagai percontohan nasional untuk kolaborasi penegakan hukum yang humanis.

DKP Maluku dan Blue Alliance Perkuat Pengelolaan Konservasi Maluku untuk Lima Tahun ke Depan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku bersama Yayasan Blue Alliance Indonesia menandatangani MoU dan PKS, memperkuat Pengelolaan Konservasi Maluku melalui sinergi multipihak dan alokasi anggaran signifikan demi kelestarian laut dan kesejahteraan masya

Bapenda OKU Gandeng Kejaksaan, Optimalisasi Penyerapan PAD OKU Berlanjut di 2026

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) OKU kembali memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk optimalisasi penyerapan PAD OKU. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah secara maksimal.

Imigrasi Pangkalpinang Bentuk Kelurahan Binaan untuk Cegah TPPO di Seluruh Kota

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang akan membentuk Kelurahan Binaan Imigrasi di seluruh kota mulai 26 Januari 2026 untuk meningkatkan literasi dan kewaspadaan masyarakat dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Perkuat Sinergi, Kanwil Ditjenpas dan Pemprov Lampung Teken MoU Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Kanwil Ditjenpas Lampung bersama Pemprov Lampung menandatangani MoU untuk fasilitasi tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, wujudkan sistem pemidanaan humanis dan berkeadilan.

Kemenkop dan DJP Bangun Ekosistem Data Koperasi Terintegrasi, Dorong Digitalisasi Nasional

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani kerja sama untuk mewujudkan ekosistem data koperasi terintegrasi, valid, dan dapat dipertukarkan, mempercepat literasi dan digitalisasi koperasi di Indonesia.

Prabowo: Persatuan Bangsa Kunci Hadapi Tantangan dan Penanganan Bencana

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam Penanganan Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

BPH Migas dan Pemprov Sulbar Perkuat Pengawasan BBM Subsidi untuk Distribusi Tepat Sasaran

BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pengawasan BBM subsidi, memastikan penyaluran tepat sasaran dan mendukung ekonomi lokal.

Gorontalo Raih Peringkat Pertama Nasional dalam Penanganan Konflik Sosial, Bukti Komitmen Jaga Stabilitas

Provinsi Gorontalo berhasil menduduki peringkat pertama nasional dalam penanganan konflik sosial periode B04 dan B08, menunjukkan komitmen kuat menjaga harmoni sosial. Apa kunci keberhasilan daerah ini?

Trivia: 273 Ribu Hektare Lahan Maluku Utara Dioptimalkan, Bank Tanah dan Pemprov Malut Teken MoU Strategis

Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara meneken Nota Kesepahaman untuk mengoptimalisasi 273 ribu hektare lahan. Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi Maluku Utara.

Terobosan OJK dan Kemenhut: 8,3 Juta Hektare Lahan Hutan Kini Lebih Produktif, Tingkatkan Akses Permodalan Petani Hutan

OJK dan Kemenhut bersinergi memperluas akses permodalan petani hutan, membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi jutaan masyarakat pengelola perhutanan sosial. Bagaimana dampaknya?