Kerusuhan Paniai

Menurutnya, putusan vonis bebas pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah memupus harapan dan kepercayaan publik, khususnya korban untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM.

Menurut Sumedana, pihak kejaksaan selaku penuntut umum masih ada waktu pikir-pikir selama 14 hari ke depan setelah vonis majelis hakim dibacakan pada Kamis (8/12) lalu. Sebelum melakukan upaya kasasi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung), khususnya Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku penuntut, untuk mengambil upaya hukum banding atas vonis bebas terdakwa kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan, vonis bebas terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu bukan hal yang wajar. Dia menjelaskan sejak awal penuntutan, KontraS melihat dakwaan JPU tidak lengkap dan hanya satu orang saja.

Majelis Hakim menilai terdakwa Mayor Purnawirawan Isak Sattu tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) membalas pleidoi atau pembelaan mantan perwira penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu dengan membacakan replik. Sementara penasihat hukum terdakwa tetap yakin kliennya tak bersalah.

Ketua Majelis Hakim Sutisna Sawati mengatakan agenda sidang hari ini masih terkait pemeriksaan keterangan saksi. Sutisna menanyakan saksi yang seharusnya sudah siap dihadirkan untuk memberikan kesaksian.

Saat sidang, salah satu saksi yakni sopir Wakil Kepala Kepolisian Resor Paniai, Abner Onesimus Windesi memperkirakan suara letusan senjata api saat kerusuhan di Koramil 1705-02/Enarotali.

Direktur Amnesty International, Usman Hamid mengaku menghormati penjelasan majelis hakim terkait keputusan tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa Mayor Inf (purn) Isak Sattu. Meski demikian, publik bertanya terkait tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa pelanggaran HAM berat Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu didakwa pasal berlapis

Mayor Inf (Purn) Isak Sattu selaku Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai sebagai komandan militer seharusnya mengetahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya sedang melakukan pelanggaran HAM berat.

Pengadilan Negeri (PN) Makassar hari ini menggelar sidang perdana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, Rabu (21/9). Ada 200 personel Brimob menjaga sidang tersebut.

Sidang kasus pelanggaran berat HAM dengan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu akan digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.

Taufan mengungkap kesulitan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat Paniai kerap kali mandek ketika rekomendasi diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Komnas HAM siap apabila diminta untuk hadir sebagai saksi di meja persidangan. Termasuk untuk turut terlibat melihat jalannya persidangan.

Berkas perkara tersangka pelanggaran HAM berat Paniai, IS telah lengkap secara formil dan materiil pada Jumat, 13 Mei 2022.

Ketut menyampaikan proses penyerahan dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) pada pukul 09.00 Wib tadi. Dimana Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara tersangka IS dalam kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua tahun 2014 telah lengkap alias P21. Penyidik pun segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

IS, yang berstatus purnawirawan TNI, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, pada 2014. Saat peristiwa Paniai itu terjadi, tersangka IS merupakan perwira penghubung di Kodim Paniai.

Ketut mengatakan jika alasan tidak ditahan karena IS selama menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Penyidik pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat, pada Jampidsus masih kooperatif.