Ketua DPR Setya Novanto

Politisi PDIP Komarudin Watubun setuju jika Ketua DPR Setya Novanto segera diganti. Sebab, itu adalah keinginan publik. Anggota komisi II ini merasa bahwa Novanto telah mempermalukan wajah institusi DPR.

Agung mengaku khawatir bila fraksi partai lain di luar Golkar memiliki sikap berbeda mengenai posisi pucuk pimpinan wakil rakyat itu. Sebab, Golkar tak bisa mencampuri kebijakan partai lain.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai langkah politik Novanto meminta perlindungan hukum dari Presiden. Wapres memastikan, pemerintah tidak akan mencampuri proses penegakan hukum kasus korupsi e-KTP.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Eddy berharap, DPR tidak boleh tersandera 'surat sakti' Novanto. DPR harus menyerahkan sepenuhnya keputusan proses etik yang akan dilalui Ketua DPP Partai Golkar itu pada setiap fraksi yang ada di DPR.

PPP menilai saat ini kasus Novanto telah mempengaruhi citra DPR. Ia juga berharap masalah internal Golkar tidak mengganggu kinerja lembaga DPR.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai surat tersebut membuktikan bahwa Setnov sangat menikmati jabatan prestisius sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Setnov tak mau mundur atau dilengserkan sehingga menghalalkan segala cara agar tak terpental dari jabatannya.

Fadel juga menceritakan asal usul Setnov menulis surat tersebut.

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengaku tidak dititipkan surat sakti yang isinya 'mengamankan' jabatan kliennya baik di DPR maupun di partai. Saat mendampingi Novanto, Fredrich mengaku tidak ada pembicaraan apapun terkait jabatan sebagai Ketua DPR dan Ketum Golkar.

Fahri menilai, surat itu sudah secara tegas menyatakan Golkar tidak mengajukan pergantian pimpinan. Apalagi, kata dia, surat pergantian pimpinan dari fraksi Golkar harus disertakan tanda tangan asli ketua umum partai.

Tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menulis dua surat sakti. Pertama untuk pimpinan DPR dan kedua untuk DPP Partai Golkar. Isinya, tidak ada pergantian ketua DPR dan ketua umum partai. Pimpinan DPR membenarkan surat tersebut.

Rapat konsultasi yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyikapi status Setya Novanto sebagai ketua DPR, terpaksa ditunda. Ketidakhadiran sejumlah fraksi dalam rapat konsultasi tersebut menjadi pertimbangan MKD memutuskan menunda rapat.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo mengaku tidak mengetahui ihwal pertemuan Novanto dan Jokowi. Khusus proses penegakan hukum kasus e-KTP, kata Johan, Presiden Jokowi konsisten untuk tidak ikut campur.

Sudding menilai ada pelanggaran etika yang dilakukan Novanto. Dia menuding Novanto telah melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) khususnya pasal yang mengatur mengenai sumpah jabatan.

Posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR menjadi sorotan setelah tersangka kasus pengadaan e-KTP itu menjadi penghuni rumah tahanan KPK. Sejumlah pihak mendesak Setnov segera mundur dari jabatannya agar tidak memperburuk citra DPR.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan Plt tersebut bukan menjadi Ketua DPR definitif. Penunjukan Plt hanya untuk keperluan administrasi sehingga birokrasi dewan tidak terganggu. Plt Ketua DPR akan dipilih melalui musyawarah mufakat.

Soal posisi ketua DPR, PDIP minta Novanto utamakan kepentingan bangsa. Hasto pun menyerahkan posisi ketua DPR kepada Golkar. Menurut Hasto, PDIP enggan mencampuri urusan partai lain.

Setya Novanto sudah tanda tangan berita acara pencabutan pembataran. Dalam pemeriksaan awal, penyidik KPK menyampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar tentang hal-hak Novanto. Dan perkara yang sedang disangkakan pada Novanto.

Menurut PKB, pergantian perlu dilakukan karena Novanto yang kini berstatus tersangka dan tahanan KPK, akan mempengaruhi citra DPR di mata rakyat. Dia berharap proses pergantian itu sesuai dengan mekanisme pergantian pimpinan DPR yaitu sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

PAN sarankan Golkar ganti Setnov dari ketua DPR. Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyarankan Fraksi Partai Golkar untuk mengganti Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR. Alasannya Novanto ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP dapat merusak citra dewan.

Presiden Joko Widodo enggan mencampuri urusan pergantian Ketua DPR setelah Novanto ditahan. Jokowi hanya mengatakan bahwa pergantian jabatan Ketua DPR sudah ada aturannya dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3.