Komisi II DPR RI
-
Politik •Gubernur Kalbar Tegaskan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya Mendesak untuk Pemerataan PembangunanGubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan **Pembentukan Provinsi Kapuas Raya** adalah kebutuhan mendesak demi efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah yang luas ini.
-
News •Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana OtsusKemendagri diundang dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR untuk menyampaikan pembaruan terkait perkembangan pembangunan di daerah Otsus.
-
News •Pemerintah Siapkan Reformasi Besar-besaran BUMN dan BUMD untuk Tata Kelola Lebih BaikPemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan reformasi besar-besaran pada BUMN dan BUMD guna meningkatkan tata kelola dan fokus pada kepentingan publik.
-
News •BPN Jatim Komitmen Wujudkan Transformasi Digital, Layanan Pertanahan Lebih TransparanKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur berkomitmen penuh mewujudkan transformasi digital, menargetkan layanan integritas di seluruh wilayah pada 2026 demi transparansi dan kepastian bagi masyarakat.
-
Ekonomi •Penguatan Tata Kelola BUMD Kalbar: Pemprov Komitmen Tingkatkan Laba dan Kontribusi PADPemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh dalam penguatan tata kelola BUMD Kalbar untuk mendorong profesionalisme, peningkatan laba, dan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
-
Politik •Gubernur Papua Usulkan Pembangunan PLBN dan PLBLN, Perkuat Beranda Depan NegaraGubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengusulkan pembangunan PLBN dan PLBLN di wilayahnya kepada Komisi II DPR RI, menekankan pentingnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang strategis.
-
Politik •Komisi II DPR RI Perketat Pengawasan Perbatasan, Pastikan Kebijakan Pusat Tepat SasaranKomisi II DPR RI berkomitmen memperketat Pengawasan Perbatasan di wilayah Natuna dan PLBN Serasan. Kunjungan kerja ini bertujuan memastikan implementasi kebijakan pusat berjalan efektif dan mendorong pembangunan strategis.
-
News •Terima Kunker Komisi II DPR RI, Pemkot Semarang Siap Optimalkan Dana Transfer dari PusatDana transfer yang dialokasikan ke Kota Semarang pada tahun 2025 mancapai 1,3 triliun DAU dan 512,92 miliar DAK Fisik dan Non-Fisik.
-
News •Korpri Usul Batas Usia Pensiun ASN Diperpanjang, Komisi II DPR Ingatkan Beban Keuangan Negara Harus DijagaKomisi II DPR mengingatkan, agar usulan tersebut harus mempertimbangkan agar anggaran negara tetap baik.
-
News •Aria Bima Bocorkan Nasib CASN dan PPPK, Ada Pengangkatan Setelah LebaranPemerintah sebelumnya mengumumkan pelantikan CPNS diundur menjadi 1 Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk PPPK.
-
Politik •Komisi II DPR Semprot Mendagri Tito Soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah: Ini Tidak ElokAnggota Komisi II DPR Saidin menyemprot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lantaran memutuskan secara sepihak soal penundaan jadwal pelantikan kepala daerah.
-
Politik •DPR Evaluasi Pilkada dengan Mendagri, Tegaskan Pengunduran Jadwal Pelantikan Salahi AturanMendagri Tito Karnavian bersama Komisi II DPR bakal membahas mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah.
-
News •VIDEO: Menohok Macan DPR Tampar Kekayaan Kades Kohod Hidup Hedon Naik Rubicon "Kita Belum Bisa Beli"Komisi II DPR menggelar rapat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.
-
News •VIDEO: Keras DPR Semprot Pihak Nakal Punya Lahan Luas Licik Hindari Pajak: Nanti Disita Negara!Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyentil oknum nakal memiliki lahan luas tapi tidak didaftarkan ke negara
-
News •Komisi II DPR Terima 495 Aduan Selama 2024, Terbanyak Soal Pemilu-Mafia TanahSetahun ini, ada 495 aduan yang diterima Komisi II DPR yang terbagi dalam beberapa kluster.
