Komisi Informasi Publik

Rakernas itu akan diikuti 17 KIP provinsi yang ada di Indonesia plus KIP Pusat.

Hal ini demi segera terciptanya pemerintahan terbuka terhadap akses informasi publik.

Hanya 9 kementrian/lembaga yang mencapai skor di atas 50 persen untuk penyediaan informasi berkala.