Komisi Reformasi Polri

Aturan jenjang karier ini menjadi dasar dalam mempersiapkan anggota Polri yang pantas untuk menjadi pimpinan, baik di tingkat Polda, Mabes Polri, hingga Kapolri

Polisi diminta melayani bukan mengamankan demonstrasi. Hal itu disampaikan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal Pol (purn) Ahmad Dofiri.

Komisi Reformasi melaporkan hasil kerja serta rekomendasi di tubuh Polri kepada Presiden Prabowo.

Komisi Reformasi Polri menilai keberadaan Kementerian Keamanan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri.

Revisi puluhan aturan tersebut ditargetkan rampung pada 2029.

Mereka melaporkan hasil kerja serta rekomendasi reformasi untuk perbaikan Polri yang sebelumnya telah disampaikan ke DPR RI.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Dia menuturkan, nantinya badan pengawas eksternal ini diberikan kewenangan kuat untuk mengawasi aparat kepolisian.

Jimly menuturkan pihaknya membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait reformasi kepolisian.

Putusan MK tersebut sejalan dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo.

Kementerian khusus urusan keamanan akan membuat tata kelola Polri lebih terarah, terutama terkait anggaran, desentralisasi kewenangan, serta pengawasan.

sebelumnya telah menggelar rapat via Zoom dan memutuskan peserta berstatus tersangka tidak bisa diterima demi menjaga etika dan menghormati proses hukum.

Jimly menjelaskan bahwa kanal khusus ini disediakan karena selama ini banyak pesan yang masuk ke nomor pribadi para anggota komisi.

Yang ingin didapatkan oleh Komisi Reformasi ini semua masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam tujuan reformasi ini.

Nantinya, Komisi Reformasi Polri harus memberikan rekomendasi kepada Prabowo terkait perbaikan yang dibutuhkan di institusi Polri.

Idham Azis, tidak asing dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dia adalah Kapolri periode 2019-2021.

Jimly menyampaikan timnya akan mendengar aspirasi dari sejumlah tokoh terlebih dahulu untuk mengkaji perbaikan yang dibutuhkan di institusi Polri.