Konflik Agraria

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan komitmen negara dalam Perlindungan HAM, menekankan pentingnya tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

Prof. Kurnia Warman dari Universitas Andalas menegaskan bahwa Hukum Agraria adalah mekanisme efektif bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka, mengakomodasi hukum adat sebagai hukum positif tak tertulis.

Pemerintah Kabupaten Donggala siap membentuk Satgas Narkoba lintas sektor untuk menghadapi ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Pemprov Jatim dan BPN siapkan 7.500 relawan percepatan sertifikasi tanah, laskar karomah, untuk pastikan kepastian hukum dan cegah sengketa agraria di masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Perda Pengakuan Hukum Adat guna melindungi hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria.

Anggota DPR RI menegaskan bahwa One Map Policy menjadi solusi strategis untuk menuntaskan konflik agraria antara desa dan kawasan hutan yang telah berlangsung lama di berbagai wilayah Indonesia.

Polda Sulteng mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi menyusul insiden Kericuhan PT LTT di Donggala yang menyebabkan korban luka, mendorong penyelesaian sengketa lahan melalui dialog.

Persoalan agraria saat ini tidak dapat dipandang sebagai sengketa sederhana antara warga dan negara.

Polda Lampung tegaskan komitmennya mengawal penyelesaian sengketa lahan di Tulang Bawang, memastikan kepastian hukum, keamanan investasi, dan ketenteraman masyarakat. Pembaca akan mengetahui langkah konkret Polri dalam meredam konflik agraria.

Azis mengusulkan pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria Nasional (BPKAN) yang memiliki kewenangan administratif mengikat.

Perkumpulan Bentang Alam Hijau (LemBAH) mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkayang agar segera mempercepat penetapan dan pengakuan Wilayah Adat Bengkayang demi melindungi hak-hak masyarakat adat yang terancam.

Salah satu sorotan tajam tertuju pada kasus makam Eyang Santri di Desa Girijaya, Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

Lahan tokoh sejarah Islam Nusantara, Pangeran Djojokusumo kini terbelit sengketa klaim penjualan yang disebut keluarga ahli waris sebagai tindakan cacat hukum.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Jawa Timur untuk mencegah konflik agraria dan memberikan kepastian hukum aset umat, mendorong pengelolaan profesional.

Yayasan Genesis Bengkulu mendesak pihak berwenang mengusut tuntas insiden penembakan lima petani Pino Raya oleh keamanan perusahaan di Bengkulu Selatan. Konflik agraria ini memanas, menuntut keadilan bagi korban.

Menteri ATR Nusron Wahid membahas enam poin krusial terkait persoalan tanah dan ruang di Makassar, mulai dari sertifikasi hingga konflik agraria, demi investasi dan kepastian hukum.

Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi terus menggenjot percepatan sertifikasi lahan transmigrasi. Upaya ini penting untuk menuntaskan konflik agraria dan memberikan kepastian hukum bagi warga.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah membentuk Badan Reforma Agraria demi menyelesaikan konflik agraria kompleks yang melibatkan lintas kementerian dan tumpang tindih kebijakan.