Kpk Ott Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Dalam sidang lanjutan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggali aliran uang diduga gratifikasi dari kontrak kepada Nurdin Abdullah untuk pembangunan masjid di Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Hasmin Badoa juga mengetahui terkait pembangunan masjid di kawasan Pucak. Masjid berdiri di atas tanah Nurdin Abdullah yang telah diwakafkan untuk kepentingan ibadah masyarakat sekitar.

"Beras disimpan di Baruga Patingalloang sebagai pusat bantuan Covid-19. Selain pak Robert, ada juga yang Bulog yang serahkan beras, ada bantuan sembako, gula, dan lain-lain. Kita tidak gunakan APBD tetapi sumbangan dari masyarakat," tuturnya.

Keterangan kontraktor Robert, membuat JPU KPK bereaksi. Bahkan, JPU KPK mengaku curiga Robert memberikan keterangan palsu.

Dalam sidang itu, anak buah kontraktor Ferry Tanriady, Yusman Yusuf mengaku pernah menyerahkan uang Rp2,2 miliar kepada ajudan Nurdin Abdullah, Syamsul Bahri.

Saat kembali ke Makassar, Ferry kembali menghubungi Gatot untuk menanyakan keberadaan Nurdin Abdullah. Hanya saja, Ferry diarahkan Gatot untuk menghubungi langsung ajudan Nurdin Abdullah, Syamsul Bahri.

Dalam persidangan, Yusuf Tyos membenarkan adanya uang sebesar Rp4,6 miliar dari dirinya kepada Nurdin Abdullah. Tetapi Yusuf mengaku dana tersebut adalah uang yang dipinjam oleh Nurdin Abdullah karena ada sertifikat rumah toko (ruko) di Jalan Penghibur Makassar yang dijadikan jaminan.

JPU KPK, Siswandono mengatakan pihaknya menghadirkan Sekretaris Balitbangda Sulsel, Junaedi dan Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel, Idham Kadir untuk menggali soal adanya permintaan proyek dari tim pemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulsel.

Saksi dihadirkan yakni Sekretaris Balitbangda Sulsel, Junaedi dan Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel, Idham Kadir untuk menggali soal adanya permintaan proyek dari tim pemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulsel.

Kontraktor AM Parakkassi Abidin mengaku pernah menyerahkan uang sebesar USD200 ribu kepada Syamsul Bahri, yang merupakan ajudan Nurdin Abdullah, sekitar Januari 2021. Permintaan itu juga berdasarkan pesanan H Momo.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tujuh saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah, dan mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Edy Rahmat.

Andi Makkassau dihadirkan JPU KPK untuk menggali pengakuan terdakwa Nurdin Abdullah terkait uang bantuan untuk Pilkada Bulukumba sebesar SGD 150 ribu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberhentikan sementara Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Pemberhentian tersebut, ditanggapi penasihat hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis.

JPU mengungkap bahwa sopir terdakwa Edy Rahmat, Irfandi, pun pernah mendapatkan dua proyek penunjukan langsung di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Dua proyek itu didapatkannya saat terdakwa Edy Rahmat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sopir Agung Sucipto dan Edy Rahmat yakni Nuryadi serta Irfandi, dalam sidang kasus suap dan gratifikasi menyeret nama Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah.

Sebuah surat Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo tentang pemberhentian sementara Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) beredar di media sosial (medsos). Nurdin Abdullah sendiri saat ini sedang menjalani persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi.

"Kau mau masuk ruangannya kakak saya, tidak boleh. Minta izin sama saya," ucapnya dalam video.

Hikmawati mengaku suaminya membawa pulang dan menyimpan koper dan ransel di rumah dinasnya. Belakangan dia mengetahui keduanya berisi uang suap dari Agung Sucipto untuk Nurdin Abdullah.

Dalam sidang, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dicecar JPU KPK dan pengacara Nurdin Abdullah terkait proyek-proyek terkait perkara itu. Namun, dia lebih banyak menjawab tidak mengetahui.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan delapan orang saksi dalam sidang perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dan Eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Edy Rahmat.