Kriminalisasi KPK

Berkas perkara Bambang Widjojanto sempat dikembalikan beberapa kali ke Bareskrim Polri.

Pasal 31 ayat 1 c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dianggap rentan melemahkan pimpinan KPK.

Bambang tetap ngotot tak salah dalam kasus dugaan mengarahkan saksi Pilkada Kotawaringin Barat di MK.

Bambang juga menggugat proses penangkapan dan penggeledahan badan.

Kombes Bolly tak menjelaskan secara gamblang alasan Bambang ditahan ke Rutan Brimob oleh Bareskrim.

"Kami panggil untuk kami tambahin keterangan. Berkasnya sedikit lagi rampung," kata Budi Waseso.

"Ya mungkin saja. Apa bisa jadi 'Jumat Keramat'? Mungkin bisa 'Jadi Keramat'," kata Anton.

KPK memilih fokus menyelesaikan tunggakan kasus. Ide membikin cabang diserahkan ke pimpinan baru.

"Pak Ujang engga usah berkomentar, penyidik yang punya alat bukti. Kenap Zulfahmi kita jadikan tersangka."

Mendengar putusan ditunda, Antasari Azhar mengaku memaklumi hakim menunda putusan sidang.

Kuasa hukumnya mengatakan, sejak awal Bambang siap ditahan asal cukup bukti.

Mereka meminta KPK mengurus kasus-kasus korupsi yang masih mangkrak selama ini.

Kami pengennya terus diselesaikan supaya clear betul enggak ada ini kriminalisasi atau tidak

"Perasaan kita terhadap institusi kepolisian itu masih kayak zaman Orba lagi," kata Ray.

Zulkarnain menyatakan keputusan itu membawa angin segar buat memperbaiki kondisi saat ini.

"Kasusnya Pak BW kita hold, tapi kalau ada kasus lain dia sebagai saksi ya harus memberikan keterangan," kata Badrodin.

Menurut Badrodin mereka hanya membuat kesepakatan lisan penundaan penyidikan.

Polri mengimbau Bambang taat hukum dan tetap jalani pemeriksaan.

Bambang juga menolak diperiksa karena membawa surat sakti.

Tim anggap presiden banyak beri angin kepada Polri kriminalisasi eks ketua KPK