Krisis ekonomi

IMF mencatat, negara emerging market dan berkembang sedang dilanda dolar yang lebih kuat, biaya pinjaman yang tinggi, dan arus keluar modal, pukulan tiga kali yang berat bagi negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi.

Real estate telah menyumbang sekitar seperempat dari output domestik. Sehingga, jika gelembung perumahan meledak pasti akan memicu krisis keuangan yang sulit ditangani pemerintah mana pun.

Pada tahun 2017, Sri Lanka tidak lagi mampu membayar biaya konstruksi pelabuhan Hambantota dan terpaksa menyerahkan sewa pengoperasian pelabuhan tersebut kepada perusahaan China selama 99 tahun. Kejadian itu telah membuat sumber pendapatan Sri Lanka makin terbatas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, krisis yang terjadi saat ini lebih parah dari krisis moneter Asia (Krismon) pada 1997 hingga 1998 silam.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada 28 negara yang sedang antre untuk mendapatkan keringan dan pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau biasa dikenal dengan sebutan IMF karena kondisi dari 28 negara tersebut yang sedang rentan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering dan berulang kali menyebutkan ekonomi dunia akan gelap di 2023, bahkan sebanyak 28 negara meminta pertolongan kepada IMF untuk dibantu perekonomiannya. Untuk itu, Indonesia tidak boleh mengabaikan kemungkinan peningkatan risiko resesi.

Mengantisipasi krisis pangan di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan punya strategi tersendiri. Yaitu, meminta masyarakat untuk menanam cabai dan sayur-sayuran di halaman rumah.

Ridwan Kamil menginstruksikan seluruh stakeholder dan masyarakat agar merapatkan barisan untuk memastikan jenis pangan apa yang berpotensi krisis.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam 3 hal. Pertama, memperkuat ketahanan pangan terhadap kenaikan inflasi nasional.

Sri Mulyani mengatakan, permasalahan ketahanan pangan telah menjadi perhatian forum G20. Presidensi G20 Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan.

Dengan jumlah yang banyak itu, dampak terhadap ekonomi akan lebih buruk dari pada krisis 1998. Dia menyebut, pada krisis 1998, hanya sekitar 5 negara yang meminta bantuan ke IMF.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan adanya 28 negara yang kini tengah antre untuk menjadi pasien dari Dana Moneter Internasional, atau IMF. Namun, dia belum merinci masalahnya dan siapa saja negara 'sakit' yang kini tengah meminta pertolongan itu.

Tekanan ekonomi tersebut tidak hanya mengancam negara berkembang. Negara maju dengan kondisi ekonomi yang goyang pun tak luput dari ancaman ini.

Bank sentral Argentina, Banco Central de la República Argentina (BCRA) telah menaikkan suku bunga acuan negaranya hingga 550 basis poin (bps) pada 15 September 2022 lalu. Padahal tingkat inflasi per Agustus 2022 telah mencapai 78,5 persen.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir percaya diri Indonesia bisa bertahan di tengah situasi krisis ekonomi yang telah melanda dunia. Selain itu, dia juga yakin Indonesia kelak menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Presiden Joko Widodo menyebut sebanyak 28 negara saat ini antre untuk menjadi "pasien" Dana Moneter Internasional (IMF). Hal ini menandakan banyak negara mengalami keterpurukan kondisi perekonomian, yang salah satunya akibat pandemi COVID-19.

Selain itu, Jokowi mendapat kabar dari Washington DC bahwa ada 28 negara yang meminta pertolongan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk dibantu perekonomiannya. Ditambah lagi, ada perang Rusia Ukraina yang belum berakhir.

Jokowi menyatakan, capaian angka inflasi tersebut masih terkendali dan patut disyukuri. Mengingat, sejumlah negara justru mencatatkan lonjakan inflasi secara drastis.

Dimon menyebut hal tersebut dikarenakan oleh beberapa indikator, yakni inflasi yang tidak terkendali, suku bunga naik lebih dari yang diharapkan, efek pengetatan kuantitatif yang tidak diketahui dan peran Rusia dan Ukraina.

Menurut dia, optimisme harus terus dibangun bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi juga pelaku usaha hingga seluruh masyarakat di Tanah Air.