Laode Muhammad Syarief

"Terkait dugaan akan terjadinya transaksi antara pihak swasta yang bergerak di bidang importir ikan dengan pihak Direksi BUMN di bidang perikanan," kata Laode Syarif.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memastikan penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berdasarkan alat bukti yang cukup. Laode menegaskan, tak ada unsur politis menjerat politisi PKB itu.

"Jika dokumen yang kami terima via 'hamba Allah' banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," ujar Laode.

Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku telah menerima pendapat pimpinan KPK 2015-2019 terkait revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yasonna mengaku telah menerima masukan saat Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Syarief datang ke kantornya.

Laode Beberkan Sejumlah Pelemahan KPK di Undang-Undang Baru. Berdasarkan dokumen yang dia sebut dari 'hamba Allah', Laode membeberkan poin-poin yang akan melemahkan lembaga antirasuah. Pertama yakni soal Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyebut revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan oleh DPR akan melumpuhkan penindakan lembaga antirasuah.

Jokowi pribadi belum mengetahui ada tidaknya pengajuan surat tersebut. Namun dia memastikan akan menerima Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan para wakilnya jika surat resmi diterima.

Mereka sepakat menyerahkan pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan sikap itu setelah Presiden Jokowi pagi tadi menyatakan mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif menyesalkan sikap pemerintah dan DPR yang terkesan menyembunyikan sesuatu terkait revisi Undang-Undang KPK.

Laode menduga kondisi itu terjadi karena informasi yang diterima publik hanya sebatas OTT. Sehingga seolah-olah di mata publik, yang dilakukan KPK hanya OTT saja.

Langkah pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi era Agus Rahardjo dikritik Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa dan calon pimpinan Nawawi Pomolango.

KPK menetapkan Managing Director Pertamina Energy Service (PES) 2009-2013 yang juga mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading (Petral) Bambang Irianto sebagai tersangka suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang.

Bambang diduga menerima suap USD 2,9 juta dalam rentang waktu 2010-2013. Penerimaan uang diterima Bambang melalui rekening perusahaan Siam Group Holding karena mengatur perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina (Persero).

Syafii mengaku heran karena kedua komisioner tersebut juga pernah dites oleh anggota Pansel capim KPK periode 2015-2019, yakni Yenti Garnasih.

Menurut Laode, jika ingin merevisi undang-undang KPK seharusnya dikonsultasikan kepada masyarakat Indonesia.

Bantah Fahri, Laode Tegaskan Tak Ada Pimpinan Minta Revisi UU KPK. Laode justru menantang Fahri menunjukkan surat permintaan revisi dari KPK. "Kalau usulan Revisi UU KPK dari internal KPK, Pak Fahri Hamzah tunjukan saja surat permintaan internal KPK tersebut," ujarnya.

KPK bukan defensif terhadap perubahan, tetapi kalau mengubah Undang-undang KPK seharusnya dikonsultasikan kepada masyarakat yang memilih mereka anggota DPR.

RUU KPK ini ada enam poin perubahan. Salah satunya tentang penyadapan yang dilakukan KPK.

Wakil ketua KPK Laode M Syarif menyatakan pemerintah dan parlemen telah melakukan kebohongan terhadap masyarakat Indonesia atas persetujuan pembahasan rancangan undang-undang KPK. Terlebih lagi revisi dilakukan tanpa adanya informasi kepada publik.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjelaskan, pihaknya masih belum membutuhkan revisi UU tersebut.