lapindo

Djoko Siswanto menilai kasus tersebut menyisakan kekhawatiran bagi pihak kontraktor, sehingga tak berani mengajukan penawaran kelola Blok Brantas. Djoko Siswanto menyampaikan, kasus lumpur Sidoarjo itu memang masuk ke dalam pertimbangan Kementerian ESDM untuk memilih pihak kontraktor.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, mengatakan Lapindo sebelumnya sudah menyelesaikan persyaratan administrasi untuk menandatangani kontrak. Selain itu, Lapindo sudah membayar bonus tanda tangan senilai USD 1 juta atau sebesar Rp 14,5 miliar.

Informasi yang dihimpun PulseFeed, bangunan pagar setinggi sekitar 2 meter dengan panjang sekitar 2,5 kilo meter itu roboh sejak sejak Rabu (6/12) lalu. Padahal, bangunan pagar cor itu baru dikerjakan pada akhir tahun 2017.

Menteri Susi jadikan pulau lumpur Sidoarjo lokasi wisata pendidikan. Pulau Lusi akan dijadikan sebagai Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Yakni pengembangan wisata yang berwawasan lingkungan dengan tema pemanfaatan, penelitian dan pembelajaran serta pelestarian mangrove.

Penemu teori bendungan Bernouli untuk bisa menghentikan semburan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo, Djaja Laksana tidak pernah berputus asa untuk berjuang menghentikan luapan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Di dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan mengganti rugi. Pemerintah tetap konsisten bahwa ganti rugi terhadap perusahaan tersebut ditangani oleh PT Lapindo Brantas Inc.

"Tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang pembeliannya menjadi beban APBN dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut, merupakan Barang Milik Negara (BMN)."

"Rp 827 miliar harusnya, maka ditambah dibayar Rp 53,7 miliar pemerintah masih kurang bayar."

Dari tiga izin yang harus dipenuhi, Lapindo baru mengantongi satu.

Rencana pengeboran sumur gas baru di Tanggulangin, Sidoarjo terkendala beberapa perizinan.

Dari tiga izin yang harus diurus, PT Lapindo baru merampungkan satu.

Mereka sesumbar meyakini eksplorasi sumur baru tetap aman.

"Bagaimana mau bekerja kalau kami belum mendapat SK dari gubernur?"

"Kalau menurut saya dia selesaikan dulu yang ada ini. Kenapa punya duit buat eksplorasi lagi."

Selain dua masalah tersebut, rapat juga akan membahas mengenai masalah Blok Mahakam dan Masela.

Mereka kini merayu warga supaya sepakat soal eksplorasi gas.

"Dari Rp 783 miliar dana antisipasi itu tinggal satu persen lagi yang belum," kata Basuki.

"Lapindo kan tahapannya masih belum mendapat 'clearence' (izin) dari SKK Migas, apalagi Dirjen Migas."

ESDM akui Lapindo tak langgar prosedur pengeboran sumur karena semua izin telah didapat.

Penarikan alat-alat berat diduga karena kuatnya desakan publik.