Layanan Hukum

Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar Pameran Pelayanan Publik pada Minggu, 9 Agustus, sebagai bagian dari peringatan Hari Pengayoman ke-81, menunjukkan komitmen mendekatkan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pengadilan Agama Suwawa bersinergi memperkuat **Perlindungan Perempuan dan Anak Bone Bolango**, menyoroti isu krusial pascaperceraian, legalisasi nikah, dan pengetatan dispensasi nikah anak.

Kantor Wilayah Kemenkum Maluku berkolaborasi dengan OBH Unpatti untuk **perkuat akses bantuan hukum** bagi masyarakat kurang mampu, memastikan layanan berkualitas dan merata di seluruh wilayah Maluku.

Kanwil Kemenkumham Maluku terus mengoptimalkan peran pos bantuan hukum (posbankum) guna memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa, memastikan keadilan dapat dijangkau.

Dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026, Kemenkum NTT menggelar Mobile IP Clinic di CFD Kupang, mendekatkan layanan Kekayaan Intelektual dan hukum umum gratis bagi masyarakat.

Kemenkum Sulut perkuat pembinaan notaris di Minahasa Selatan, memastikan profesionalisme dan akuntabilitas untuk layanan hukum optimal kepada masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY merintis inovasi SIEMON, sebuah sistem digital untuk pengawasan notaris, yang bertujuan mempermudah masyarakat mencari notaris terpercaya dan meningkatkan efisiensi pengawasan kenotariatan di DIY.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Babel serahkan sembilan sertifikat apostille, wujud komitmen layanan cepat dan akuntabel. Simak bagaimana Layanan Apostille Kemenkum Babel mempermudah studi di luar negeri.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara menggelar pembinaan intensif guna mengoptimalkan layanan Posbankum desa/kelurahan, memastikan akses keadilan lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemenkum Sulbar terus memperketat Pengawasan Notaris di Sulawesi Barat, memastikan integritas dan profesionalisme demi kualitas layanan hukum terbaik bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat mengalokasikan anggaran Rp191,88 juta untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Papua Barat Daya, menjamin akses keadilan melalui kerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH).

Kantor Wilayah Kemenkum Sumut terus memperkuat peran Posbankum Pematangsiantar untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan hukum yang merata dan berkeadilan, terutama dalam penyelesaian masalah non-litigasi.

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pendampingan Posbankum hingga tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum yang memadai.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen mempercepat target kinerja nasional 2026 dengan mendorong transformasi digital layanan Perseroan Perorangan melalui platform AHU Link, demi kemudahan akses masyarakat.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengintensifkan penguatan kebijakan hukum nasional di NTT, menyelaraskan implementasi pusat dengan karakteristik daerah. Bagaimana upaya ini menjamin akses keadilan bagi masyarakat?

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dalam memperkuat layanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal, demi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengumumkan keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum di 75 kelurahan, mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian kasus ringan secara mediasi.