Legalitas Tambang

Riau Percepat Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat di Kuansing, Jamin Kepastian Hukum dan Lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau serius melakukan Percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk 34 Wilayah Pertambangan Rakyat di Kuantan Singingi, mengubah aktivitas ilegal menjadi legal demi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

DPRD Babel Siapkan Raperda IPR, Perkuat Legalitas Tambang Rakyat di Bangka Belitung

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen perkuat legalitas tambang rakyat dengan Raperda IPR, janji kepastian hukum bagi penambang. Apa dampaknya bagi masa depan pertambangan di Babel?

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal: Implementasi Izin Pertambangan Rakyat Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan implementasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang dan menghentikan praktik penambangan ilegal.

Tahukah Anda? Pemkab Bangka Tengah Fasilitasi Penambangan Timah Sistem Mitra, Dorong Legalitas dan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memfasilitasi **penambangan timah sistem mitra** antara masyarakat, koperasi, BUMD, dan PT Timah Tbk. Langkah ini bertujuan menciptakan kegiatan pertambangan legal, tertib, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal