legislasi

Adkasi Usulkan Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Revisi UU 23/2014 untuk Pengawasan Efektif

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendorong penguatan kelembagaan DPRD melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi pengawasan pemerintah daerah yang lebih efektif. Simak urgensi dan dampaknya bagi tata kelola pe...

Komisi XIII DPR Tegaskan Revisi UU HAM Perkuat Perlindungan, Bukan Perebutan Kewenangan

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Kakanwil Kemenkumham Jatim Kawal Penguatan Regulasi Daerah Jember: Jamin Kualitas Perda dan Kepastian Hukum

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto berkomitmen mengawal Penguatan Regulasi Daerah Jember melalui pendampingan penyusunan naskah akademik, demi perda berkualitas dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemenkum Kalsel Perkuat Pemahaman Perangkat Pemda dalam Penyusunan Prolegda Berkualitas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) meningkatkan pemahaman perangkat daerah (pemda) dalam penyusunan Prolegda Kalsel, memastikan regulasi yang dihasilkan berkualitas dan implementatif.

PDIP: RUU Perampasan Aset Integral Reformasi Hukum Nasional dengan Jaminan HAM

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

MPR RI: Obligasi Daerah Jadi Momentum Krusial Dorong Kemandirian Fiskal

MPR RI menilai penerbitan Obligasi Daerah adalah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

DPR Dorong Presiden Prabowo Segera Bahas Pembahasan PPHN untuk Arah Pembangunan Nasional

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera membahas dan memberlakukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang dianggap krusial demi konsistensi arah pembangunan nasional dan telah disepakati seluruh fraksi

DPRD Bogor Resmi Tetapkan Dua Perda Penutup Tahun 2025: Bangunan Gedung dan Lambang Daerah

Menutup tahun 2025, DPRD Bogor sukses mengesahkan dua Perda krusial, yaitu Perda Bangunan Gedung dan Perda Lambang Daerah, yang akan menjadi landasan penting bagi pembangunan dan identitas kota.

PEDPHI: RUU KUHAP Optimalkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Beri Kepastian Hukum

Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menyatakan RUU KUHAP menjanjikan kepastian hukum dan keadilan, krusial untuk optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Siap Disahkan Akhir 2025, Ini Dia 5 Raperda DPRD Banjarmasin yang Rampung Dibahas

DPRD Banjarmasin telah merampungkan lima Raperda penting yang siap disahkan akhir 2025. Apa saja Raperda ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

DPD RI: RUU Daerah Kepulauan Kembali Prioritas Prolegnas 2025, Sudah Berapa Kali Diusulkan?

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan kembali masuk Prolegnas Prioritas 2025, memicu harapan baru setelah sekian lama tertunda. Mengapa pengesahannya begitu mendesak bagi daerah seperti Kepri?

Revisi UU Pemilu: Komisi II DPR Usul Kodifikasi Hukum, Apa Saja yang Bakal Digabung?

Komisi II DPR RI mengusulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas dengan metode kodifikasi hukum, menggabungkan beberapa UU terkait. Penasaran apa saja yang akan berubah?