LKPJ Gubernur 2025
-
Politik •DPRD Jabar Kritik LKPJ Gubernur 2025: Soroti Tunda Bayar dan Penumpukan AnggaranDPRD Jabar melayangkan kritik tajam terhadap LKPJ Gubernur 2025, menyoroti masalah tunda bayar dan penumpukan anggaran yang mengganggu stabilitas fiskal daerah. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas program pembangunan.
-
Politik •DPRD Jabar Bentuk Pansus XIII, Siap Bedah Rapor Kinerja Pemprov Tahun 2025Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) XIII untuk menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, memastikan akuntabilitas kinerja Pemprov Jabar.