LPG Subsidi

Hiswana Migas DPC Bogor dan DPRD Kota Bogor menjalin sinergi strategis untuk memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi berjalan tepat sasaran serta sesuai ketentuan, demi kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) memperketat pengawasan LPG 3 Kg bersubsidi untuk memastikan distribusi berjalan lancar, tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan di masyarakat.

Pemerintah saat ini tengah membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta negara.

Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan LPG subsidi di Klaten dan menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Menelisik upaya sopir angkot "pete-pete" di Makassar yang beralih ke LPG demi hemat biaya, memunculkan dilema inovasi energi hijau versus risiko keselamatan dan regulasi yang belum jelas.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pentingnya memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi dan LPG meski ada krisis geopolitik, pemerintah berkomitmen jaga stabilitas ekonomi.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengambil tindakan tegas dengan memblokir pangkalan elpiji di Kota Padang yang diduga melakukan praktik pengoplosan LPG subsidi, merugikan masyarakat penerima dan memicu sanksi berat.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi memberlakukan pembatasan pembelian LPG 3 kg untuk mengatasi kelangkaan dan memastikan distribusi subsidi tepat sasaran di masyarakat, membuat pembaca penasaran akan detail aturannya.

Selain itu, para pelaku juga membeli BBM subsidi dengan truk modifikasi dengan tangki penampungan lebih besar.

PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan ketersediaan LPG subsidi di Madiun Raya aman selama libur Paskah. Pertamina Tambah Pasokan LPG Subsidi Madiun untuk antisipasi lonjakan permintaan.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel bersama Pemerintah Provinsi Lampung memastikan **pasokan BBM LPG Lampung Idul Fitri 2026** aman dan mencukupi, mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi masyarakat selama periode penting ini.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengambil langkah tegas melarang pelaku industri menggunakan LPG subsidi 3 kilogram, bahkan mengancam pencabutan izin usaha bagi yang melanggar aturan Larangan LPG Subsidi Industri Situbondo ini.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel bersama Pemkab Belitung Timur meluncurkan Program Trade In LPG, mengajak masyarakat mampu beralih dari LPG subsidi ke non-subsidi demi penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Tiga KDKMP Babel telah beroperasi mendistribusikan kebutuhan pokok dan LPG, menjadi pilar penguatan ekonomi desa di Bangka Belitung serta menjaga stabilitas harga.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi di Bangka Belitung, memastikan penyaluran gas tiga kilogram tepat sasaran dan sesuai ketentuan berlaku untuk masyarakat yang berhak.

Ombudsman Babel menemukan pangkalan LPG subsidi menjual gas 3 kilogram di atas HET, praktik ini merugikan masyarakat dan perlu pengawasan ketat.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan praktik penjualan LPG Subsidi Tidak Tepat Sasaran, termasuk sistem titip tabung, yang merugikan masyarakat prioritas dan pemerintah.

Jelang libur panjang Isra Mikraj, Pertamina Patra Niaga menambah 133 ribu tabung LPG subsidi di Bali untuk memastikan ketersediaan dan memenuhi lonjakan permintaan masyarakat.

Pemerintah berencana untuk melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME untuk menggantikan LPG.