Menko Kemaritiman

Luhut mengatakan, setiap proyek pembangunan tentu telah dikoordinasikan antara satu pihak dengan pihak lain, antara pemerintah pusat dan daerah.

Luhut menjelaskan, penghapusan PPnBM kapal yacht bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui devisa di sektor pariwisata.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk bisa mengendalikan tarif tiket pesawat melalui Permenhub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang diteken pada 28 Maret lalu.

Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya pada 2045 karena kinerja perekonomian yang diklaim terus membaik. Namun, hal itu tidak akan terealisasi jika generasi muda tidak memiliki pemikiran yang terbuka.

Menurutnya, Uni Eropa tidak perlu mempermasalahkan dampak lingkungan hidup industri sawit di Indonesia. Sebab, pemerintah Indonesia sendiri tahu betul apa yang mestinya dilakukan.

Luhut juga menegaskan bahwa perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi adalah hal lumrah. Namun, perbedaan itu tidak boleh merusak persatuan dan hubungan baik sebagai sesama warga negara.

Menurut Luhut, jika rancangan kebijakan diskriminasi terhadap produk sawit tidak bisa ditawar, pemerintah pun sudah menyiapkan langkah untuk memboikot produk Eropa yang ada di Indonesia. Baik produk konsumsi hingga produk besar seperti kendaraan dan pesawat udara.

Luhut dalam Lecture Series on Indonesia's Maritime Diplomacy: The Current Challenges di CSIS Jakarta, mengatakan buku putih diplomasi maritim itu berisi tentang pedoman jangka panjang kebijakan kelautan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said yang menyebut bahwa Jokowi menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport pada 2015 silam.

Menurut Luhut, dengan kehadiran pusat penangkapan ikan di Natuna itu, para nelayan akan semakin terbantu. Selain itu, upaya ini merupakan bagian dari pengoptimalan pengelolaan sumber daya maritim Indonesia.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal, Rofyanto Kurniawan mengatakan, aturan terkait penghapusan PPnBM kapal yacth ditargetkan sudah rampung pada kuartal I tahun ini.

Menkeu dan Menko Kemaritiman Hadiri DBS Asian Insights Conference 2018. Dalam acara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan para pembuat kebijakan dan pakar ekonomi berbagi pandangan tentang prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menko Luhut meyakini, setiap pejabat yang sedang dan yang hendak memimpin akan semakin terbatas ruang gerak untuk korupsi.

Draft Perpres tersebut direncanakan akan dibahas dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo, hari ini pukul 15.00 atau pukul 3.00 sore.

Hal tersebut, kata Luhut disebabkan penghematan yang terjadi di berbagai sektor akibat rangkaian kebijakan, seperti implementasi penggunaan B20, TKDN, juga upaya pemerintah dalam menggenjot sektor pariwisata.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China memberi dampak positif bagi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan mengenakan pungutan wajib atau uang kebersihan kepada wisatawan, baik asing maupun domestik di wilayah wisata.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajak investor dari Republik Rakyat China untuk memperbesar investasi di Indonesia. Menurutnya, saat ini telah banyak kemajuan dan kemudahan bagi pihak asing untuk berinvestasi.

Luhut Binsar selalu membalas kritikan Prabowo terhadap pemerintah, terlebih yang menjatuhkan Jokowi.

"Karena kalau kita lihat dari potensinya, Nias Selatan tidak kalah menarik dengan daerah-daerah lain, bahkan cenderungnya ini unik. Bisa kita lihat sendiri bagaimana atraktifnya performance dari kelompok masyarakat adat yang ada di desa Bawomataluo ini," ungkap Kosmas Harefa.