Menko PMK Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan pemerintah tidak main-main terkait adanya larangan mudik untuk masyarakat.

"Misalnya maksimum 50 persen kapasitas pengunjung, kemudian peraturan disiplin protokol kesehatan harus diperketat. Sanksi untuk mereka yang tidak memiliki standar operasional itu harus ditegakkan," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa dalam kaidah fiqih, menghindari atau mencegah kerusakan itu lebih diutamakan dari sesuatu yang dikira berfaedah. Sama halnya, mencegah mudik lebih diutamakan ketimbang membiarkan Covid-19 semakin merajalela.

Muhadjir menambahkan, salat tarawih itu boleh dilakukan dengan catatan harus terbatas pada komunitas. Di mana para jemaahnya sudah dikenali satu sama lain. Sehingga jemaah dari luar daerah tersebut tidak diizinkan.

Dia mendukung inisiatif Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk menggerakkan dan menghidupkan staycation atau berlibur di sekitar rumah dengan menjaga protokol kesehatan.

Dia mengecam keras setiap aksi terorisme, terlebih yang dilakukan di tempat ibadah. Bukan hanya itu, kejadian ini juga mengakibatkan sejumlah orang menjadi korban.

Berbeda dari KIP Kuliah sebelumnya, KIP Kuliah Merdeka merupakan bentuk penyempurnaan.

Meski ada larangan mudik, Muhadjir memastikan cuti bersama Idul Fitri tidak dihapus.

Dia menyampaikan, pada tahun 2020, sebanyak 90,21 persen Rumah tangga memiliki akses air minum layak, dan 20,69 persen rumah tangga memiliki air minum perpipaan.

Adapun Kemenko PMK ditugasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kajian untuk kegiatan arus mudik pada libur Lebaran Idul Fitri 2021. Muhadjir memastikan pihaknya akan menampung usulan dan pendapat dari semua pihak terkait mudik lebaran 2021.

Muhadjir menjelaskan, tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah dan memperoleh keturunan yang baik serta sehat. Kondisi tersebut, menurutnya, bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikiran dan mental, serta siap melakukan proses reproduksi.

Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah tidak bisa berpegangan pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dalam mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19.

Menko PMK Muhadjir Effendy memaparkan cuti bersama tahun 2021 dipangkas sebanyak lima hari.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mendorong produksi massal sejumlah alat kesehatan ciptaan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta khususnya untuk penanganan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, bisa menjadi alternatif vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia.

Muhadjir mengemukakan pentingnya kesadaran semua kalangan masyarakat terhadap pentingnya penanganan penularan virus tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajir Effendy menyatakan Candi Borobudur tidak termasuk tempat yang disucikan agama Buddha.

Dia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah bertemu membahas pendanaan terkait pengadaan mesin tersebut.

Tjahjo menambahkan, evaluasi dilakukan setelah mencermati aturan pelarangan abdi negara untuk melakukan perjalanan ke luar kota pada akhir pekan kemarin, saat Hari Raya Imlek.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan vaksinasi untuk masyarakat umum dapat dimulai Februari 2021.