Menristek

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memastikan 300 mahasiswa Indonesia yang diduga kerja paksa di Taiwan ditipu calo yang menawari pendidikan di wilayah otonomi khusus China itu.

Nasir menjelaskan ketika itu belum ada regulasi yang mendukung langkah pembentengan radikalisme di kampus. Hingga akhirnya pemerintah pada akhirnya 2017 mengeluarkan Perppu untuk menertibkan.

Sambangi KPK, Menristekdikti Bicarakan Pencegahan Korupsi. Meristekdikti Mohamad Nasir bertemu dengan pimpinan KPK untuk membicarakan kerjasama kedua lembaga dalam pencegahan korupsi.

Menristekdikti nilai perlu modernisasi sistem agar pendidikan di Indonesia merata. "APK (Angka Partisipasi Kasar) kita menjadi baik, anak-anak di daerah perbatasan bisa kuliah dengan baik, anak di daerah tertinggal bisa kuliah dengan baik kalau kita mempunyai learning innovation dengan baik."

Menteri Nasir juga membantah adanya wacana rencana pemilihan rektor oleh Presiden seperti yang sempat disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Nasir menegaskan hingga saat ini pemilihan rektor tetap berada di Kemenristekdikti.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir meminta perguruan tinggi atau kampus benar-benar bersih dari aktivitas politik. Kampus harus steril dari kegiatan berbau politik, termasuk kemungkinan dukung mendukung calon tertentu.

Penggabungan tersebut, kata Nasir, untuk peningkatan kualitas bagi PTS dengan program studi dan mahasiswa minim. Mereka diminta melebur dengan perguruan tinggi lain.

"Kalau orang mau berpolitik jangan di kampus, kampus harus netral. Karena nantinya akan berdampak kepada mahasiswa, akan menjadikan kampus tidak independen," ujar Nasir.

Menristek Dikti minta kampus permudah biaya kuliah mahasiswa korban gempa. Dia tak ingin ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena terganjal biaya kuliah.

Pemerintah gelar Harmoni Indonesia untuk sambut Asian Games. Acara yang melibatkan 7 juta mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Tanah Air ini rencananya berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu, 5 Agustus 2018, pukul 6.30 WIB.

Menurut Rokhil, sampai saat ini belum ada sosialisasi terkait kebijakan tersebut. "Sosialisasi belum, tapi sudah tahu. Nanti pakai Telegram, biar memantau akun yang radikal, tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen. Tapi juga bisa buat kepentingan akademis," ucapnya.

Untuk menangkal radikalisme di kampus, Nasir meminta kepada rektor-rektor untuk melakukan pendataan di lingkungan civitas akademiknya. Data itu bisa dipakai sebagai acuan dalam menangani radikalisme di kampus.

Nasir menilai selama 2018, publikasi ilmiah Indonesia terus mengalami peningkatan. Saat ini peringkat Indonesia dalam publikasi ilmiah berada di nomor dua atau di bawah Malaysia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir meminta para rektor pro aktif mencegah masuknya paham radikalisme ke lingkungan kampus. Salah satunya dengan memantau medsos mahasiswa.

Ketimbang mengimbau calon mahasiswa mencantumkan akun media sosial mereka, Effendi justru mempertanyakan peran tokoh-tokoh yang ada di Universitas.

Para insinyur tersebut berasal dari sejumlah lembaga yang akan berfokus pada pengembangan kereta cepat di Tanah Air, antara lain, PT INKA (Persero), Politeknik Negeri Madiun, serta dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Meski demikian, Menteri Nasir para orangtua mengawasi putra putrinya dengan maksimal. Sebab, kampus merupakan lingkungan pendidikan yang bebas. "Orangtua tolong hati-hati. Itu penting sekali, Tidak berarti hanya 7 PTN itu, semua PT di mana pun akan terjadi hal yang sama. Kita ada plus dan minus nya di mana pun."

"Kami bukan memberantas kebebasan. Kebebasan berjalan terus. Acara-acara yang lain apakah boleh ya silakan contoh kemarin ada salah satu mahasiswa dalam media mengatakan apakah tidak boleh mempelajari yang di luar itu," tuturnya.

Langkah Menristekdikti Mohamad Nasir melakukan pengawasan aktivitas media sosial para rektor dan dosen dengan alasan memantau masuknya paham radikalisme ke dalam kampus dinilai kurang efektif. Meski langkah itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk dilakukan sebagai langkah antisipasi.

Menristekdikti telah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memantau potensi masuknya radikalisme dalam kampus. Aktivitas para rektor, dosen, mahasiswa akan dipantau. Termasuk aktivitas mereka di sosial media.