Menteri Keuangan Sri Mulyani

Pajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.

Meski demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa jumlah penerima LPDP baru mencapai 0,01 persen dari total populasi penduduk Indonesia.

Sri Mulyani mengingat terdapat salah satu momen yang cukup mengharukan saat prosesi wisuda yang dilakukan oleh Raeni.

Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.

Transaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.

Pelaku bisnis dalam negeri termasuk UMKM tengah dalam proses pemulihan akibat terdampak parah pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengabadikan momen bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pada kuartal II-2023 kondisi keuangan Indonesia tetap terjaga.

Sri Mulyani mengatakan beberapa persoalan dunia yang dapat mengancam perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.

Tinggiya harga tersebut berdampak pada tekanan inflasi yang tinggi.

Sri Mulyani Indrawati menceritakan ide memberikan insentif fiskal tersebut dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

BPS mencatat inflasi Juni angkanya bisa turun 3,52 persen (yoy).

Lewat akun instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani memposting foto dirinya tengah mengenakan pakaian seperti tokoh Monkey D. Luffy dari One Piece.

Tak hanya itu, pemerintah akan memberikan predikat eksportir bereputasi baik.

Bagi pelaku eksportir yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa penangguhan pelayanan ekspor.

Perekonomian sebuah negara yang terus berkembang terlihat dari transaksi yang makin berkembang dan semakin canggih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku heran lantaran profesinya sebagai Bendahara Negara seringkali disalahkan jika terjadi krisis ekonomi.

Realisasi ini setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kinerja pengawasan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dalam perlindungan masyarakat di semester I-2023 mencapai 18.375 kasus.

Sebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.