Motor dilarang lewat Sudirman

Namun, kepolisian belum dapat berkomentar apakah menyetujui atau menolak rencana Gubernur DKI Anies Baswedan yang berniat menghapus aturan tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak setuju rencana pencabutan larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin. Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini sudah cukup efektif menekan kesemrawutan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minta dibuatkan rancangan soal pengendara roda dua yang rencananya akan diizinkan melintasi Jalan Sudirman-Thamrin. Rancangan tersebut dibahas pada Rapim yang dilakukan di Balai Kota Jakarta.

Selain menunggu pembangunan infrastruktur selesai di tahun 2017, mantan Wali Kota Blitar ini berencana melebarkan jalan. Pelebaran itu dilakukan dengan menghilangkan pembatas jalur cepat dan jalur lambat di kawasan tersebut.

Namun tidak menutup kemungkinan jika perluasan pelarangan diberlakukan.

Pelarangan sepeda motor Sudirman-Thamrin seharusnya dilakukan uji coba tanggal 12 September.

Lima ribu bikers berencana akan menggelar aksi penolakan perluasan larangan sepeda motor dari Bundaran HI sampai Bundaran Senayan pada Sabtu (9/9) nanti. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana pun tidak melarang aksi tersebut asalkan tertib dan tidak merusak fasilitas umum.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan uji coba larangan sepeda motor melintas di jalan Sudirman belum pasti diterapkan 12 September 2017. Sebab, sampai saat ini dia belum menerima kajian dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait rencana ini.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra membantah pelarangan sepeda motor bakal dilakukan hingga ke Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Dia memastikan larangan hanya berlaku di jalan protokol dari depan Istana Merdeka hingga Bundaran Senayan.

Rencananya, kata Sigit, untuk penetapan pada tahap pertama akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Hingga kini, lanjutnya, pihaknya tengah menyiapkan segala sesuatunya.

Budi menambahkan bis yang ada dapat memenuhi kebutuhan. Tidak ada kendala dari Transjakarta sehingga belum antisipasi lebih lanjut.

Djarot akan serahkan pergub larangan sepeda motor pada Anies Baswedan. Aturan itu akan diserahkan pada Oktober 2017, setelah Anies resmi menjabat. Sebelum Pergub itu diterbitkan akan dilakukan uji coba terlebih dahulu sampai 12 September 2017.

Mantan Wali Kota Blitar ini menjelaskan, perluasan kawasan pelarangan motor hingga Jalan Sudirman juga harus dikaji terlebih dahulu. Jangan sampai terjadi kekeliruan usai Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub DKI Jakarta) dibuat.

Untuk pengendara roda dua di Jakarta, bersiaplah mencari jalan alternatif. Sebab, nantinya bukan hanya di Jalan Sudirman-Thamrin saja sepeda motor dilarang melintas, tapi juga di ruas jalan protokol lainnya.

Menhub larang sepeda motor lewat Sudirman karena pembangunan infrastruktur. Banyaknya pengerjaan konstruksi infrastruktur di sekitar Sudirman jadi alasan pembatasan kendaraan bermotor. Sebelum melakukan pembatasan kendaraan roda dua, pemerintah sudah menerapkan ganjil genap pelat nomor kendaraan roda empat.

Kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan sosialisasi terus dilakukan dimulai dari 21 Agustus sampai 11 September 2017.

Budi menambahkan untuk mencari solusi kemacetan ini, Pemprov harus bekerja sama dan berdiskusi dengan masyarakat agar menemukan jalan keluar.

Budi menghargai dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta, namun ia menyarankan agar Pemda DKI Jakarta bertindak secara bertahap.

Uji coba larangan sepeda motor di Jalan Sudirman dilakukan September. Mulai 21 Agustus kemarin, Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut.

Kadishub tegaskan di Rasuna Said ganjil genap, bukan larangan motor. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah memastikan kebijakan perluasan larangan sepeda motor tidak berlaku di Jalan Rasuna Said. Menurutnya, di Jalan Rasuna Said hanya diberlakukan sistem ganjil genap.